Berita

Diskusi Universitas Paramadina bertema Catatan Awal Tahun: Menimbang Visi dan Misi Capres dan Evaluasi Tentang Politik Luar Negeri/Repro

Politik

Evaluasi Politik Luar Negeri: Butuh Grand Strategy Diplomasi Ekonomi

KAMIS, 11 JANUARI 2024 | 21:22 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Diplomasi kebijakan luar negeri Indonesia selama 10 tahun terakhir dinilai sudah dijalankan cukup baik. Mulai dari pencapaian prioritas, penguatan diplomasi ekonomi, perlindungan WNI, hingga diplomasi Indonesia bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia.

Demikian dipaparkan Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Dr. Peni Hanggarini dalam diskusi daring Universitas Paramadina bertema “Catatan Awal Tahun: Menimbang Visi dan Misi Capres dan Evaluasi tentang Politik Luar Negeri”, Kamis (11/1).

Dalam 10 bulan ke depan, Peni berharap pemerintah lebih menekankan grand strategy diplomasi ekonomi dan meningkatkan peran strategis diaspora Indonesia.


Merujuk perkembangan terkini soal visi-misi calon presiden dan wakil presiden 2024, Peni melihat ada persamaan kebijakan luar negeri yang diusung, yakni mempertahankan prinsip bebas aktif.

"Dari penyampaian visi-misi para capres, terdapat persamaan pada bagian prinsip bebas aktif dan kepentingan nasional sebagai dasar pelaksanaan kebijakan luar negeri dan diplomasi," kata Peni.

Peni lantas mengingatkan adanya tantangan eksternal terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di masa mendatang.

"Seperti dampak rivalitas di Indo-Pasifik, potensi perang berlarut, tantangan terhadap sentralitas ASEAN dan peluang kerja sama organisasi antarkawasan,” tambahnya.

Masih dalam diskusi yang sama, Doktor Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan RI, Dr. Theo L Sambuaga mengurai kelemahan Indonesia sebagai bagian dari ASEAN, yakni dalam setiap keputusan harus diambil berdasarkan konsensus.

Contoh kasus yang dipaparkan oleh Theo yaitu Rohingya, di mana Indonesia dan beberapa negara ASEAN mempunyai prinsip untuk selalu menerima pengungsi Rohingya.

Dalam hal Rohingya, ASEAN tidak pernah bisa mengambil keputusan secara konsensus sehingga selama ini kasus tersebut terabaikan.
 
Contoh lain yang dipaparkan oleh Theo adalah mengenai Laut Cina Selatan (LCS) karena adanya klaim antara Vietnam, Filiphina, Malaysia, China, dan Indonesia.

“Terakhir China malah mengklaim sebagian ZEE Indonesia sebagai wilayahnya yang ditentang Indonesia dan juga PBB. Karena masalah saling klaim antarnegara, keputusan soal LCS tidak bisa diambil kesepakatan bersama” kritik Theo.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Wall Street Kompak Hijau Berkat Lonjakan Saham AI

Selasa, 17 Maret 2026 | 08:03

Krisis Energi Kuba: Blokade Minyak AS Picu Pemadaman Listrik Nasional

Selasa, 17 Maret 2026 | 07:45

Festival 1000 Berkah: Dari Sampah Plastik Menjadi Paket Pangan untuk Sesama

Selasa, 17 Maret 2026 | 07:35

Ancaman Inflasi Global Tekan Harga Emas Dunia ke Bawah Level 5.000 Dolar AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 07:22

Pasar Eropa Bangkit dari Tekanan, STOXX 600 Ditutup Hijau

Selasa, 17 Maret 2026 | 07:07

Melawan atau Hanyut dalam Tekanan

Selasa, 17 Maret 2026 | 06:43

Negara Harus Petakan Pola Serangan KKB di Papua Demi Lindungi Warga

Selasa, 17 Maret 2026 | 06:23

Pedro Sanchez Warisi Politik Bebas Aktif Bung Karno

Selasa, 17 Maret 2026 | 05:59

TNI AL Gelar Bakti Sosial dan Kesehatan di Pesisir Tangerang

Selasa, 17 Maret 2026 | 05:45

SPPG IFSR Gelar Program Makan Berbuka Gratis Tanpa APBN

Selasa, 17 Maret 2026 | 05:22

Selengkapnya