Berita

Politikus Partai Perindo Muhammad Guntur/Net

Politik

Dana Reses dan Sosper Untungkan Caleg Petahana, Kader Perindo Minta Panwaslu Mengawasi

KAMIS, 11 JANUARI 2024 | 13:37 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pertarungan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 untuk memperebutkan 106 kursi DPRD DKI Jakarta dinilai tidak berimbang.

Pasalnya, caleg petahana diuntungkan adanya kegiatan reses (menyerap aspiras masyarakat) dan sosper (sosialisasi perda) yang dijadwalkan berlangsung pada pekan pekan mendatang atau dua pekan menjelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.

Untuk melakukan kegiatan reses dan sosper, setiap anggota DPRD DKI dibekali dana yang diambil dari APBD DKI.


Politikus Partai Perindo Muhammad Guntur mengatakan, kegiatan reses dan sosper merupakan hak dan kewajiban setiap anggota Dewan yang masih aktif menjabat untuk dijalankan secara benar dan beetanggung jawab.

"Tidak ada yang bisa diprotes selama itu benar-benar mereka jalankan. Karena yang bisa memastikan dan memantau itu adalah Panwaslu,” kata Guntur kepada wartawan, Kamis (11/1).

Guntur sendiri tercatat sebagai caleg Partai Perindo Dapil DKI Jakarta 6 meliputi wilayah Kecamatan Makasar, Cipayung, Ciracas, dan Pasar Rebo.

Dikatakan Guntur, dalam kegiatan reses dan sosper terdapat anggaran makan, minum dan tenda serta uang tunai bagi warga yang hadir.

“Selama mereka tidak berkampanye atau sosialisasi, maka tidak ada pelanggaran. Tapi bila disela-sela acara ada ajakan, ujaran atau sedikit saja berkampanye, maka Panwaslu wajib melakukan tindakan atau peringatan atau bila perlu dibubarkan acara tersebut dan langsung diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Guntur.

Selain itu, Guntur menyarankan agar caleg pendatang baru melakukan pengawasan terhadap caleg incumbent saat melakukan reses dan sosper.

“Silahkan saja hadirkan tim mereka di acara sosper atau reses. Jika diperlukan rekam, apabila terjadi pelanggaran maka bisa langsung ajukan ke Panwaslu dengan bukti rekaman," demikian Guntur.



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya