Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat berbicara dalam seminar strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa di Jakarta, Rabu (10/1)/Ist

Politik

Menko Airlangga: Giant Sea Wall Bisa Selamatkan Ekonomi dan 50 Juta Penduduk Pantura

RABU, 10 JANUARI 2024 | 15:04 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ancaman erosi, abrasi, banjir, hingga penurunan permukaan tanah masih menjadi tantangan tersendiri bagi wilayah Pulau Jawa.

Sebagai wilayah yang berkontribusi besar dalam produk domestik bruto (PDB) nasional, masalah penurunan permukaan di wilayah Jawa ini perlu diantisipasi secara serius.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengurai, berdasarkan studi JICA, pertumbuhan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa sebesar 20 persen dari GDP Indonesia dengan kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata.


"Sementara jumlah penduduk di Pantura itu 50 juta, jadi yang terdampak 50 juta orang. Nah, tentu tidak hanya membahayakan kelangsungan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga kelangsungan hidup masyarakat,” ungkap Airlangga dalam seminar nasional bertajuk 'Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)' di Jakarta, Rabu (10/1).

Beragam ancaman yang mengintai kawasan Pantura Jawa tentu akan memengaruhi keberlangsungan aktivitas ekonomi dan meningkatkan potensi bencana bagi jutaan penduduk yang berdiam di daerah tersebut.

Selain itu, fenomena degradasi di Pantura Jawa yang tidak tertangani diperkirakan akan mengancam keberadaan dari 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus, 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, serta berbagai infrastruktur logistik nasional seperti bandara, jalur kereta api, hingga pelabuhan.

“Dengan seminar ini mudah-mudahan bisa di kick-off supaya ini skalanya bisa kita perbesar dan lebih masif lagi. Ini (giant sea wall) program yang sifatnya transformatif,” pungkas Menko Airlangga.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan giant sea wall dapat menjadi jawaban atas fenomena kenaikan permukaan laut, hilangnya tanah, sekaligus menjadi jawaban atas kualitas hidup sebagian rakyat Indonesia yang masih memprihatinkan.

Menhan Prabowo juga telah menugaskan Universitas Pertahanan untuk melakukan kajian lebih lanjut atas berbagai hal yang bisa dilakukan terkait dengan gagasan besar pembangunan giant sea wall.

“Saya ingin ini menjadi pembicaraan, topik diskusi kalangan akademisi, kalangan pengusaha, kalangan teknokrat, engineers-engineers Indonesia, mengajak melakukan pendalaman terhadap masalah ini,” tegas Menhan Prabowo.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya