Berita

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

HUT 51 PDIP

Relawan Ganjar Dianiaya di Boyolali, Megawati Ingatkan TNI Digaji Rakyat!

RABU, 10 JANUARI 2024 | 14:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kasus penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud oleh oknum anggota TNI, di Boyolali, Jawa Tengah, disorot Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Megawati mengaku heran ada anggota TNI yang melakukan penganiayaan kepada rakyat sipil.

"Yang salah tuh siapa, saya sampai mikir, sebenarnya apa sih yang ada di dalam hati dan pikiran mereka? Kok enak aja rakyat dibegituin. Lho apa gak tahu sekarang anak muda senang banget pakai motor yang brong-brong, itu knalpot dicopot, itu kan sebenarnya mau menunjukkan namanya anak muda,  mau sok jagoan," kata Megawati dalam pidato politiknya di acara HUT ke-51 PDIP yang digelar di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).


“Lah kok aih, saya bilang Kok enak men, aduh sampai bonyok saya lihat, yang dipukuli. kok mulut bisa sampai sini yo (nyentuh jidat) sampai bengkak gitu,” sambungnya.

Presiden kelima RI itu lantas mengingatkan aparat TNI maupun Polri bahwa mereka digaji oleh rakyat yang berasal dari pajak rakyat. Oleh karena itu, Megawati meminta aparat tidak berlaku semena-mena kepada rakyat sipil.

“TNI, Polri dan lain-lain, mereka itu kan jadi, gratis lho, dibayar negara lho, negara tuh dari mana bayarannya, ya rakyat lah, yang ngumpulin, patuh bayar pajak dan sebagainya. ini sirkulasi apa?” kata Megawati.

Megawati menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam rangka membangun sentimen terhadap TNI yang notabene adalah abdi negara. Namun, layaknya seorang abdi negara harus sadar betul bahwa mereka harus melindungi rakyat.

“Saya bukan sentimen, enggak, ini supaya tahu, kalian itu abdi negara. negara bukan perorangan, udah begitu mbok sadar. yang harus dilindungi itu sopo to, rakyat lah. lah kok saya kok sekarang kayak gini ya, gimana sih,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya