Berita

Presiden Ri Joko Widodo/Istimewa

Politik

Demokrat Tak Diajak Jokowi Bertemu karena Bukan Partai Pendukung Pemerintah

RABU, 10 JANUARI 2024 | 12:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Meski termasuk anggota Koalisi Indonesia Maju, nasib Partai Demokrat berbeda dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional yang masing-masing ketua umumnya mendapat kesempatan berbicara empat mata dengan Presiden Joko Widodo baru-baru ini.

Menurut pandangan analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Jokowi tak mengajak Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk bertemu dan makan bareng lantaran partai berlambang bintang mercy itu bukanlah bagian dari koalisi pemerintah.

"Konteks yang dibicarakan bukan kaitannya dengan pilpres. Itu kaitannya kabinet Jokowi yang pro ke dia. Jadi, kalau itu tema pembicaraannya wajar saja kalau AHY tidak diajak dalam pertemuan itu," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/1).


"Karena itu adalah konteksnya internal dari partai koalisi pendukung Jokowi, sementara AHY sampai sekarang belum masuk di parpol pendukung pemerintahan," sambungnya.

Ditambahkan Jamiluddin, justru aneh kalau Jokowi mengundang Demokrat yang posisinya bukan pendukung pemerintahan.

"Jadi, kalau seandainya yang dibicarakan Jokowi dengan Zulhas, Airlangga, dan Prabowo (soal pemerintahan), tentu aneh kalau mengundang AHY. Karena, AHY adalah Ketum Partai Demokrat yang notabene adalah sebagai pengusung Prabowo-Gibran," jelasnya.

Jamiluddin memandang AHY tidak diundang karena kebutuhan Jokowi untuk membahas negara dengan anak buahnya, bukan membahas pemilu.

"Tentu kita lihat Demokrat lebih besar daripada PAN, seharusnya diperhitungkan. Tetapi saya melihat tidak diundangnya AHY dalam konteks kabinet, bukan capres," tutupnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya