Berita

Presiden Ri Joko Widodo/Istimewa

Politik

Demokrat Tak Diajak Jokowi Bertemu karena Bukan Partai Pendukung Pemerintah

RABU, 10 JANUARI 2024 | 12:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Meski termasuk anggota Koalisi Indonesia Maju, nasib Partai Demokrat berbeda dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional yang masing-masing ketua umumnya mendapat kesempatan berbicara empat mata dengan Presiden Joko Widodo baru-baru ini.

Menurut pandangan analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Jokowi tak mengajak Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk bertemu dan makan bareng lantaran partai berlambang bintang mercy itu bukanlah bagian dari koalisi pemerintah.

"Konteks yang dibicarakan bukan kaitannya dengan pilpres. Itu kaitannya kabinet Jokowi yang pro ke dia. Jadi, kalau itu tema pembicaraannya wajar saja kalau AHY tidak diajak dalam pertemuan itu," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/1).


"Karena itu adalah konteksnya internal dari partai koalisi pendukung Jokowi, sementara AHY sampai sekarang belum masuk di parpol pendukung pemerintahan," sambungnya.

Ditambahkan Jamiluddin, justru aneh kalau Jokowi mengundang Demokrat yang posisinya bukan pendukung pemerintahan.

"Jadi, kalau seandainya yang dibicarakan Jokowi dengan Zulhas, Airlangga, dan Prabowo (soal pemerintahan), tentu aneh kalau mengundang AHY. Karena, AHY adalah Ketum Partai Demokrat yang notabene adalah sebagai pengusung Prabowo-Gibran," jelasnya.

Jamiluddin memandang AHY tidak diundang karena kebutuhan Jokowi untuk membahas negara dengan anak buahnya, bukan membahas pemilu.

"Tentu kita lihat Demokrat lebih besar daripada PAN, seharusnya diperhitungkan. Tetapi saya melihat tidak diundangnya AHY dalam konteks kabinet, bukan capres," tutupnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya