Berita

Presiden Ri Joko Widodo/Istimewa

Politik

Demokrat Tak Diajak Jokowi Bertemu karena Bukan Partai Pendukung Pemerintah

RABU, 10 JANUARI 2024 | 12:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Meski termasuk anggota Koalisi Indonesia Maju, nasib Partai Demokrat berbeda dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional yang masing-masing ketua umumnya mendapat kesempatan berbicara empat mata dengan Presiden Joko Widodo baru-baru ini.

Menurut pandangan analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Jokowi tak mengajak Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk bertemu dan makan bareng lantaran partai berlambang bintang mercy itu bukanlah bagian dari koalisi pemerintah.

"Konteks yang dibicarakan bukan kaitannya dengan pilpres. Itu kaitannya kabinet Jokowi yang pro ke dia. Jadi, kalau itu tema pembicaraannya wajar saja kalau AHY tidak diajak dalam pertemuan itu," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/1).


"Karena itu adalah konteksnya internal dari partai koalisi pendukung Jokowi, sementara AHY sampai sekarang belum masuk di parpol pendukung pemerintahan," sambungnya.

Ditambahkan Jamiluddin, justru aneh kalau Jokowi mengundang Demokrat yang posisinya bukan pendukung pemerintahan.

"Jadi, kalau seandainya yang dibicarakan Jokowi dengan Zulhas, Airlangga, dan Prabowo (soal pemerintahan), tentu aneh kalau mengundang AHY. Karena, AHY adalah Ketum Partai Demokrat yang notabene adalah sebagai pengusung Prabowo-Gibran," jelasnya.

Jamiluddin memandang AHY tidak diundang karena kebutuhan Jokowi untuk membahas negara dengan anak buahnya, bukan membahas pemilu.

"Tentu kita lihat Demokrat lebih besar daripada PAN, seharusnya diperhitungkan. Tetapi saya melihat tidak diundangnya AHY dalam konteks kabinet, bukan capres," tutupnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya