Berita

Presiden Ri Joko Widodo/Istimewa

Politik

Demokrat Tak Diajak Jokowi Bertemu karena Bukan Partai Pendukung Pemerintah

RABU, 10 JANUARI 2024 | 12:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Meski termasuk anggota Koalisi Indonesia Maju, nasib Partai Demokrat berbeda dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional yang masing-masing ketua umumnya mendapat kesempatan berbicara empat mata dengan Presiden Joko Widodo baru-baru ini.

Menurut pandangan analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Jokowi tak mengajak Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk bertemu dan makan bareng lantaran partai berlambang bintang mercy itu bukanlah bagian dari koalisi pemerintah.

"Konteks yang dibicarakan bukan kaitannya dengan pilpres. Itu kaitannya kabinet Jokowi yang pro ke dia. Jadi, kalau itu tema pembicaraannya wajar saja kalau AHY tidak diajak dalam pertemuan itu," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/1).


"Karena itu adalah konteksnya internal dari partai koalisi pendukung Jokowi, sementara AHY sampai sekarang belum masuk di parpol pendukung pemerintahan," sambungnya.

Ditambahkan Jamiluddin, justru aneh kalau Jokowi mengundang Demokrat yang posisinya bukan pendukung pemerintahan.

"Jadi, kalau seandainya yang dibicarakan Jokowi dengan Zulhas, Airlangga, dan Prabowo (soal pemerintahan), tentu aneh kalau mengundang AHY. Karena, AHY adalah Ketum Partai Demokrat yang notabene adalah sebagai pengusung Prabowo-Gibran," jelasnya.

Jamiluddin memandang AHY tidak diundang karena kebutuhan Jokowi untuk membahas negara dengan anak buahnya, bukan membahas pemilu.

"Tentu kita lihat Demokrat lebih besar daripada PAN, seharusnya diperhitungkan. Tetapi saya melihat tidak diundangnya AHY dalam konteks kabinet, bukan capres," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya