Berita

Ketiga capres dalam Debat Ketiga Capres, Minggu (7/1)/Rep

Politik

Pernyataan Anies dan Ganjar Dinilai Lecehkan Presiden dan DPR

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 00:17 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Momen debat ketiga Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam (7/1), menjadi ajang saling melecehkan antar kandidat.
 
Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan, dan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, dianggap telah melecehkan bukan hanya kepada Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, melainkan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Pakar DPP Gerindra, Bambang Haryo Soekartono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (8/1).
 
“Paslon 1 dan 3 ini bisa dikatakan tidak memahami rahasia negara. Ada beberapa hal yang tidak boleh dibuka di public, salah satunya masalah yang menyangkut membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Itu ada di UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” ujar Bambang Haryo.
 
BHS akrab disapa, menuturkan beberapa poin pengecualian informasi yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP, diantaranya data perkiraan kemampuan militer yang dapat membahayakan kedaulatan negara.
 
“Jadi itu tidak boleh sembarangan dibuka. Paslon 1 dan 3 tidak paham ini. Itu mengandung kerahasiaan negara dan khusus internal di Kementerian Pertahanan (Kemhan),” terangnya.
 
“Mereka (Anies dan Ganjar) tidak etis dan sudah melakukan pelanggaran (UU KIP), seakan mereka juga lebih berkuasa.
 
Caleg DPR RI Gerindra Dapil Jawa Timur I ini mengapresiasi Prabowo yang mengajak keduanya untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.
 
“Saya mengapresiasi Pak Prabowo yang tidak terjebak dan terpancing untuk mengeluarkan informasi atau membuka rahasia negara,” ungkapnya.
 
Kemudian terkait penilaian/skor yang disematkan ke Prabowo oleh Anies dan Ganjar, BHS menilai mereka berdua tidak memiliki dasar.
 
“Dasar mereka (Anies dan Ganjar) memberikan nilai 5 dan 11 (dari 100) itu apa? Itu sudah melecehkan Presiden dan juga institusi DPR. Karena selama ini DPR selalu mengawasi institusi pertahanan,” tegasnya.
 
Menurut BHS, Kemhan di bawah kepemimpinan Prabowo banyak menuai kemajuan. Bahkan apresiasi banyak disematkan oleh dunia internasional terhadap Kemhan.
 
“Kedua paslon disinyalir sudah melecehkan Pak Jokowi karena Kemhan menjadi salah satu kementerian terbaik. Dunia internasional juga mengakui itu,” tandasnya.

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

CEO Coinbase Umumkan Pernikahan, Netizen Seret Nama Raline Shah yang Pernah jadi Istrinya

Kamis, 10 Oktober 2024 | 09:37

UPDATE

LPSK Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus bagi Korban Kekerasan Seksual

Jumat, 18 Oktober 2024 | 05:57

Siap-siap, Toyota bZ4x Segera Dijual Usai Dipakai Acara Pelantikan Presiden dan Wapres

Jumat, 18 Oktober 2024 | 05:42

Supriatna Gumilar Jadi Tersangka, Fraksi PAN DPRD Jabar: Tunggu Keputusan DPP

Jumat, 18 Oktober 2024 | 05:23

Ini Rencana Muhadjir Setelah Tak Lagi Jadi Menteri

Jumat, 18 Oktober 2024 | 04:58

46 Dugaan Pelanggaran Ditangani Bawaslu Jabar hingga Oktober 2024

Jumat, 18 Oktober 2024 | 04:34

Persib Tanpa 3 Pemain Kunci Saat Jamu Persebaya

Jumat, 18 Oktober 2024 | 03:58

Publik Apresiasi Gakkumdu yang Tetapkan Wakil Walikota Metro sebagai Tersangka

Jumat, 18 Oktober 2024 | 03:36

Ketua DPRD Kota Madiun Bantah Walk Out Saat Sidang Paripurna

Jumat, 18 Oktober 2024 | 03:18

Harapan STY agar Kevin Diks Debut Bulan Depan Sulit Terwujud

Jumat, 18 Oktober 2024 | 02:58

DPR Akan Proses Hasil Seleksi Capim dan Dewas KPK Usai Pengumuman Kabinet

Jumat, 18 Oktober 2024 | 02:49

Selengkapnya