Berita

Ketiga capres dalam Debat Ketiga Capres, Minggu (7/1)/Rep

Politik

Pernyataan Anies dan Ganjar Dinilai Lecehkan Presiden dan DPR

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 00:17 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Momen debat ketiga Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam (7/1), menjadi ajang saling melecehkan antar kandidat.
 
Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan, dan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, dianggap telah melecehkan bukan hanya kepada Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, melainkan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Pakar DPP Gerindra, Bambang Haryo Soekartono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (8/1).
 

 
“Paslon 1 dan 3 ini bisa dikatakan tidak memahami rahasia negara. Ada beberapa hal yang tidak boleh dibuka di public, salah satunya masalah yang menyangkut membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Itu ada di UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” ujar Bambang Haryo.
 
BHS akrab disapa, menuturkan beberapa poin pengecualian informasi yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP, diantaranya data perkiraan kemampuan militer yang dapat membahayakan kedaulatan negara.
 
“Jadi itu tidak boleh sembarangan dibuka. Paslon 1 dan 3 tidak paham ini. Itu mengandung kerahasiaan negara dan khusus internal di Kementerian Pertahanan (Kemhan),” terangnya.
 
“Mereka (Anies dan Ganjar) tidak etis dan sudah melakukan pelanggaran (UU KIP), seakan mereka juga lebih berkuasa.
 
Caleg DPR RI Gerindra Dapil Jawa Timur I ini mengapresiasi Prabowo yang mengajak keduanya untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.
 
“Saya mengapresiasi Pak Prabowo yang tidak terjebak dan terpancing untuk mengeluarkan informasi atau membuka rahasia negara,” ungkapnya.
 
Kemudian terkait penilaian/skor yang disematkan ke Prabowo oleh Anies dan Ganjar, BHS menilai mereka berdua tidak memiliki dasar.
 
“Dasar mereka (Anies dan Ganjar) memberikan nilai 5 dan 11 (dari 100) itu apa? Itu sudah melecehkan Presiden dan juga institusi DPR. Karena selama ini DPR selalu mengawasi institusi pertahanan,” tegasnya.
 
Menurut BHS, Kemhan di bawah kepemimpinan Prabowo banyak menuai kemajuan. Bahkan apresiasi banyak disematkan oleh dunia internasional terhadap Kemhan.
 
“Kedua paslon disinyalir sudah melecehkan Pak Jokowi karena Kemhan menjadi salah satu kementerian terbaik. Dunia internasional juga mengakui itu,” tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya