Berita

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja/RMOL

Politik

Bawaslu Sebut ASN Makin Vulgar Melanggar Netralitas Pemilu

SABTU, 06 JANUARI 2024 | 11:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024 semakin vulgar dilakukan.

Diungkap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masalah netralitas ASN ditemukan di berbagai daerah. Beberapa di antaranya sudah diproses hukum.

"Misalnya kasus Garut, walaupun sudah dihukum satu orang itu, yang lain kan harus dilihat juga," ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja kepada wartawan, Sabtu (6/1).


Dia menjelaskan, ada banyak model dugaan pelanggaran netralitas ASN yang ditemukan di lapangan. Seperti halnya peristiwa oknum ASN Bekasi berfoto memamerkan jersey bernomor 2 yang disinyalir berkaitan dengan salah satu paslon Pilpres 2024.

"Itu kan ASN juga kalau tidak salah, kami lagi proses untuk itu (ASN Bekasi)," katanya.

Anggota Bawaslu RI dua periode itu tak memungkiri sejumlah temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN menunjukkan tren peningkatan.

Terlebih, hasil penelusuran juga menunjukkan adanya sikap cuek dari ASN mendukung secara terbuka pasangan capres-cawapres.

"Kan tuh vulgar banget. Terus, ada yang terang-terangan," tutup Bagja.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya