Berita

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Cegah Penumpang Gelap, Cak Imin Sepakat Tunda Bansos Hingga Usai Pemilu

SELASA, 02 JANUARI 2024 | 21:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sepakat usulan penundaan penyaluran bantuan sosial (Bansos) hingga Pilpres 2024 selesai.

"Saya setuju, lebih baik kita tunda sampai Pemilu tuntas," kata Cak Imin, di Kampung Nelayan Kali Adem, Jakarta Utara, Selasa (2/1).

Cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu berpendapat, penundaan Bansos terutama untuk menghindari penumpang gelap yang memanfaatkan penyaluran bantuan untuk kepentingan elektoral Pemilu.


Cak Imin juga menegaskan, itu bukan berarti penyaluran Bansos dihentikan, harus tetap dilakukan, asal ada jaminan tidak digunakan untuk kepentingan Pemilu.

"Kalau memang bisa dilaksanakan tanpa ditumpangi pasangan calon, silahkan dilanjutkan. Yang penting ada jaminan bahwa tidak ada Paslon yang menumpangi," katanya.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta pemerintah menunda penyaluran Bansos sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai.

TPN Ganjar-Mahfud menilai hal itu harus dilakukan, demi menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan Capres dan Cawapres tertentu.

"Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya