Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Pernyataan Hasto soal Kasus Boyolali Memperkeruh Demokrasi

SELASA, 02 JANUARI 2024 | 13:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyeret nama Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dalam kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud oleh oknum TNI di Boyolali disesalkan banyak pihak.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan.

"Pak Hasto sebaiknya juga tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan, seperti drama sinetron yang mendayu-dayu," seloroh Nusron saat dimintai tanggapan oleh media, Senin (1/1).


Dia meminta agar Hasto mengintrospeksi dan menasihati pendukung supaya tetap menjaga sopan santun dan tata krama dalam berkampanye.

"Supaya tidak terulang kejadian di Pati, Ketum PSI, Mas Kaesang digeruduk dengan menggunakan sepeda motor pakai knalpot keras. Hal yang sama juga di Boyolali. Tidak menutup kemungkinan daerah yang lain juga," ungkapnya.

Senada dengan Nusron, Sekjen Angkatan Muda Prabowo (Ampera) Bayu Putro juga menyayangkan tudingan Hasto. Dia menyebut, Hasto seharusnya tidak memperkeruh suasana kebatinan masyarakat menjelang Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

“Seharusnya elite parpol bisa membawa suasana sejuk di dalam ajang pesta demokrasi yang sedang berlangsung, fokus terhadap visi misi serta program program calon yang diusungnya agar bisa mendapatkan simpati dan suara dari rakyat,” kata Bayu dalam keterangannya, Selasa (2/1).  

Menurut Bayu, kejadian pastinya para anggota TNI Yonif Raider 408/SBH mungkin kesal atas tindakan oknum relawan yang memainkan knalpot bisingnya di depan markasnya.

“Sama halnya, di sekeliling rumah kita kemudian ada oknum yang berbuat meresahkan secara otomatis kita tindak atau kita tegur,” pungkasnya.

Sebelumnya, Hasto menyebut PDIP sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan dan penyiksaan tersebut. Bahkan, Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto.

“Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer. Padahal Prabowo sudah diberhentikan dari TNI," ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (31/12) lalu.

Dalam diskusi dengan salah satu tokoh HAM guna mencari akar kekerasan oleh oknum TNI tersebut, Hasto menduga bahwa tindak kekerasan tersebut berawal dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai capres.

“Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan Pak Prabowo yang mengutuk aksi kekerasan tersebut," ucapnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya