Berita

Mode Incognito di browser/Net

Tekno

Google Setuju Bayar Rp76 Triliun untuk Selesaikan Gugatan Privasi Terkait Mode Penyamaran di Chrome

SABTU, 30 DESEMBER 2023 | 16:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Google menyetujui penyelesaian masalah privasi dengan membayar gugatan senilai 5 miliar dolar atau sekitar  Rp76 triliun.

Gugatan class action yang diajukan pada 2020 itu mengklaim bahwa Google menyesatkan pengguna dengan membuat mereka percaya bahwa aktivitas internet mereka tidak akan dilacak saat menggunakan mode penyamaran, atau incognito mode.

Dalam tuduhan tersebut, Google disebut tetap memata-matai pengguna yang menggunakan mode "penyamaran" di browser Chrome dan mode "pribadi" serupa di browser lainnya, dengan tujuan melacak aktivitas internet mereka.


Hal tersebut diketahui setelah teknologi periklanan Google dan metode lainnya terus mencatat detail kunjungan situs dan aktivitas pengguna, bahkan ketika mereka berada dalam mode penjelajahan "pribadi".

"Para penggugat menuduh bahwa Google menghasilkan kumpulan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, meski pengguna telah menggunakan langkah-langkah untuk melindungi privasi mereka," tulis The Globe and Mail dalam laporannya pada Sabtu (30/12).

Penyelesaian yang dicapai pada Kamis (29/12) masih harus disetujui oleh hakim federal.

Pengacara penggugat mengatakan mereka berharap dapat menyampaikan kesepakatan penyelesaian akhir kepada pengadilan pada 24 Februari.

Sampai berita ini keluar, Google belum segera menanggapi permintaan komentar mengenai penyelesaian tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya