Berita

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Presiden RI, Joko Widodo/Net

Bisnis

Target Ambisius, Pemerintah Ingin Raup Penerimaan Negara Rp 2.802 Triliun di 2024

JUMAT, 29 DESEMBER 2023 | 11:20 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menetapkan target ambisius untuk pendapatan negara pada APBN 2024 mendatang sebesar Rp2.802,3 triliun.

Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang saat ini disebut sebagai penopang besar dalam penerimaan negara menjadi landasan utama dalam mencapai target tersebut.

Adapun dalam target itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok target pendapatan pajak sebesar Rp 1.988,9 triliun, PNBP sebesar Rp 492 triliun, pendapatan bea dan cukai sebesar Rp321,0 triliun, dan pendapatan hibah sebesar Rp 400 miliar.


PNBP dalam APBN 2024 ditargetkan dapat memegang peranan strategis, sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian keuangan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Direktur PNBP Sumber Daya Alam (SDA), dan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu, Rahayu Puspasari, mengatakan, bahwa kebijakan PNBP 2024 saat ini telah diarahkan untuk mengoptimalisasi PNBP.

Langkah itu diambil untuk meningkatkan tata kelola dan proses bisnis, meningkatkan inovasi dan kualitas layanan, serta menjaga kelestarian lingkungan.

"Selain itu, pendapatan dari PNBP dalam APBN 2024 juga tidak hanya dilihat sebagai kontribusi finansial semata, tetapi juga sebagai sumber inovasi," kata Rahayu, dalam pernyataan resmi, dikutip Jumat (28/12).

Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor-sektor baru, termasuk sektor digital dan berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan PNBP.

Untuk itu, pemerintahan di bawwh Jokowi berupaya untuk memanfaatkan teknologi, guna meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pengelolaan pendapatan, serta memastikan transparansi dalam setiap langkah yang diambil. Dengan menggandeng sektor-sektor kunci dan menerapkan inovasi dalam pengelolaan PNBP.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya