Berita

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Presiden RI, Joko Widodo/Net

Bisnis

Target Ambisius, Pemerintah Ingin Raup Penerimaan Negara Rp 2.802 Triliun di 2024

JUMAT, 29 DESEMBER 2023 | 11:20 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menetapkan target ambisius untuk pendapatan negara pada APBN 2024 mendatang sebesar Rp2.802,3 triliun.

Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang saat ini disebut sebagai penopang besar dalam penerimaan negara menjadi landasan utama dalam mencapai target tersebut.

Adapun dalam target itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok target pendapatan pajak sebesar Rp 1.988,9 triliun, PNBP sebesar Rp 492 triliun, pendapatan bea dan cukai sebesar Rp321,0 triliun, dan pendapatan hibah sebesar Rp 400 miliar.


PNBP dalam APBN 2024 ditargetkan dapat memegang peranan strategis, sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian keuangan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Direktur PNBP Sumber Daya Alam (SDA), dan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu, Rahayu Puspasari, mengatakan, bahwa kebijakan PNBP 2024 saat ini telah diarahkan untuk mengoptimalisasi PNBP.

Langkah itu diambil untuk meningkatkan tata kelola dan proses bisnis, meningkatkan inovasi dan kualitas layanan, serta menjaga kelestarian lingkungan.

"Selain itu, pendapatan dari PNBP dalam APBN 2024 juga tidak hanya dilihat sebagai kontribusi finansial semata, tetapi juga sebagai sumber inovasi," kata Rahayu, dalam pernyataan resmi, dikutip Jumat (28/12).

Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor-sektor baru, termasuk sektor digital dan berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan PNBP.

Untuk itu, pemerintahan di bawwh Jokowi berupaya untuk memanfaatkan teknologi, guna meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pengelolaan pendapatan, serta memastikan transparansi dalam setiap langkah yang diambil. Dengan menggandeng sektor-sektor kunci dan menerapkan inovasi dalam pengelolaan PNBP.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya