Berita

Direktur Jurubicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi/RMOL

Politik

Sesalkan Ada Logistik Pemilu Tak Dikawal, TKN Prabowo-Gibran: Itu Sudah Kelewatan

JUMAT, 29 DESEMBER 2023 | 07:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Informasi yang diungkap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bahwa ada pengiriman logistik Pemilu 2024 yang tanpa pengawalan, bahkan truknya sempat ditinggal, disesali oleh Direktur Jurubicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi.

"Wah itu sudah kelewatan jika berita itu benar. Seharusnya logistik pemilu adalah bagian penting dalam membangun kualitas pemilu. TKN menginginkan pemilu yang Luber, Jurdil, aman, damai, berkualitas dan berintegritas," kata Viva kepada wartawan, Kamis (28/12).

"Oleh karena itu distribusi logistik harus dikelola secara modern, digital, dan transparan. Dapat menugaskan aparat keamanan untuk mengawal keamanan distribusi logistik," imbuhnya.


Sebelumnya, Bawaslu RI mengungkap ada laporan soal pengiriman logistik Pemilu 2024 tanpa pengawalan. Logistik pemilu itu cuma diantar satu orang sopir di mana truknya sempat ditinggal.

"Ada salah satu laporan ini baru saja, satu laporan ini ada pengiriman logistik KPU tidak ada pengawal sama sekali. Hanya satu orang sopir dan truk itu ditinggalkan, pernah tinggal untuk mencari alamat gudang KPU," ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).

Bagja meminta hal tersebut tak boleh terjadi lagi. Pengiriman logistik Pemilu 2024 harus selalu dilakukan dengan pengawalan.

"(Lokasinya) nanti kami ungkapkan. Provinsinya dekat dari sini, bukan (Jakarta), samping DKI Jakarta," terang Bagja.

"Jadi walaupun bukan surat suara logistiknya, tapi itu menandakan akan terjadi permasalahan jika teman-teman KPU tidak terbuka dan tidak menghubungi aparat keamanan setempat untuk kemudian mengawal distribusi logistik KPU, logistik teman-teman KPPS. Ini yang patut kami khawatirkan ke depan," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya