Berita

Calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 3, Hendra Hartanto/Ist

Politik

KPU dan DKPP Jangan Diam soal Kasus Surat Suara Tersebar Lebih Awal di Taiwan

JUMAT, 29 DESEMBER 2023 | 00:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

KPU RI, Bawaslu dan pihak terkait diminta tidak tinggal diam terkait viralnya video WNI yang telah mencoblos lebih awal surat suara Pemilu 2024 di Taiwan.

“KPU RI dan para pihak terkait diharap lebih jujur, profesional dan tertib dalam menjalankan tahapan Pemilu 2024,” kata calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 3, Hendra Hartanto melalui siaran persnya di Jakarta, Kamis (28/12).

Hendra mendesak Bawaslu RI dan DKPP RI untuk menyelidiki kasus pencoblosan surat suara di Taiwan hingga tuntas.


Lantaran diduga ada unsur kesengajaan dalam prosesnya atau ada hal lain yang menguntungkan kelompok tertentu, sehingga seluruh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taiwan dipanggil dan diperiksa serta hasilnya diumumkan terbuka kepada publik.

“Bawaslu dan DKPP diharapkan membuka hasil pemeriksaan kepada publik, jika ada oknum panitia penyelenggara pemilu luar negeri yang tersangkut atas pelanggaran, kami berharap diberikan hukuman yang berat," kata Hendra.

Hendra berharap proses Pemilu 2024 dijalankan dengan jujur, adil dan terbuka, termasuk perihal penindakan atau hukuman yang berlaku terhadap surat suara yang sudah tercoblos.

"Sehingga, tidak ada jual beli suara atau makelar pemilu khususnya di luar negeri," kata Hendra.

Sebelumnya, beredar video viral yang memperlihatkan beberapa orang sudah menerima surat suara ke pemilih di Taiwan.

Konten video itu diunggah di akun TikTok @hany_ajja88, terlihat seorang tengah membuka sebuah amplop berupa surat suara pemilu 2024, padahal seharusnya surat suara belum jadwalnya dikirim ke pemilih.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya