Berita

Calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 3, Hendra Hartanto/Ist

Politik

KPU dan DKPP Jangan Diam soal Kasus Surat Suara Tersebar Lebih Awal di Taiwan

JUMAT, 29 DESEMBER 2023 | 00:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

KPU RI, Bawaslu dan pihak terkait diminta tidak tinggal diam terkait viralnya video WNI yang telah mencoblos lebih awal surat suara Pemilu 2024 di Taiwan.

“KPU RI dan para pihak terkait diharap lebih jujur, profesional dan tertib dalam menjalankan tahapan Pemilu 2024,” kata calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 3, Hendra Hartanto melalui siaran persnya di Jakarta, Kamis (28/12).

Hendra mendesak Bawaslu RI dan DKPP RI untuk menyelidiki kasus pencoblosan surat suara di Taiwan hingga tuntas.


Lantaran diduga ada unsur kesengajaan dalam prosesnya atau ada hal lain yang menguntungkan kelompok tertentu, sehingga seluruh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taiwan dipanggil dan diperiksa serta hasilnya diumumkan terbuka kepada publik.

“Bawaslu dan DKPP diharapkan membuka hasil pemeriksaan kepada publik, jika ada oknum panitia penyelenggara pemilu luar negeri yang tersangkut atas pelanggaran, kami berharap diberikan hukuman yang berat," kata Hendra.

Hendra berharap proses Pemilu 2024 dijalankan dengan jujur, adil dan terbuka, termasuk perihal penindakan atau hukuman yang berlaku terhadap surat suara yang sudah tercoblos.

"Sehingga, tidak ada jual beli suara atau makelar pemilu khususnya di luar negeri," kata Hendra.

Sebelumnya, beredar video viral yang memperlihatkan beberapa orang sudah menerima surat suara ke pemilih di Taiwan.

Konten video itu diunggah di akun TikTok @hany_ajja88, terlihat seorang tengah membuka sebuah amplop berupa surat suara pemilu 2024, padahal seharusnya surat suara belum jadwalnya dikirim ke pemilih.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya