Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid/Ist
Sebuah kritikan pedas dilontarkan inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, kepada Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mengakomodir kelompok 212 melalui Ijtima Ulama.
Menurutnya, dukungan politik hasil Ijtima Ulama itu bisa dikategorikan sebagai politik identitas. Sebab, politik identitas atau politisasi identitas adalah segala upaya politik yang mengandalkan aspek primordialisme dalam penggalangan dukungan politik praktis. Apalagi jika ada unsur pemaksaan dan dikotomi yang bisa memecah belah.
“Cak Imin katakan itu bukan politik identitas, saya tegaskan justru politik identitas, bahkan cenderung politisasi identitas tertentu. Sebab memaksakan ulama mereka lebih ulama ketimbang ulama lain hanya karena mendukung Anies, ini kan konyol,” kata Habib Syakur kepada
Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (27/12).
Ia mengingatkan kepada Cak Imin, agar mengindahkan cara-cara politik Anies yang dinilainya sedang melakukan copy paste cara-cara politik primordialisme, seperti yang dilakukan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
“Cak Imin kalau pakai cara Anies, jelas mencederai dia sebagai keluarga NU. Warga Nahdliyin tidak ingin apa yang dilakukan Anies di 2017 dilakukan. Makanya Cak Imin jangan lakukan itu,” ujarnya.
Di sisi lain, ulama asal Malang Raya itu berharap Cak Imin bisa menjalankan politik kebangsaan tanpa merusak tatanan sosial dan persatuan di tengah kebhinnekaan. Sebab, luka yang dihasilkan akibat politisasi identitas terlalu dalam dan tidak mudah disembuhkan.
“Polarisasi itu bahkan terasa sampai sekarang kok. Faktanya ada yang pakai istilah sekolam, cebong, kampret, dan sebagainya. Ini fakta residu yang dihasilkan di Pilkada 2017. Jangan diulangi lagi,” tutupnya.
Sebelumnya, Cak Imin menyatakan sudah menandatangani Pakta Integritas yang diajukan Ijtima Ulama 212 yang dipimpin oleh tiga ormas, yakni GPNF Ulama, PA 212, dan FPI.
Menurut Cak Imin, politik yang disepakati antara pihaknya dengan Ijtima Ulama bukan bagian dari politisasi identitas.
“Ah tidak (politik identitas), itu normatif banget. Itu saja Pakta Integritas) kita telusuri satu per satu,” kata Cak Imin di Semarang, Senin kemarin (25/12).
