Sidang etik Dewas KPK/Repro
Di hadapan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua nonaktif KPK, Firli Bahuri mengungkapkan sosok pembocor dokumen nota dinas terkait perintah penyelidikan dugaan penyimpangan proyek pengadaan sapi yang melibatkan oknum anggota DPR RI di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) TA 2019-2022.
Hal itu terungkap ketika Majelis Etik Dewas KPK membacakan hasil klarifikasi Firli selaku terperiksa dalam putusan sidang etik yang telah dibacakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).
Anggota Majelis Etik, Harjono mengatakan, Firli mengetahui dan pernah memberikan disposisi nota dinas Deputi Informasi dan Data (Inda) nomor 117/PM.01.00/30-35/04/2021 tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pengadaan sapi yang melibatkan oknum anggota DPR RI di lingkungan Kementan TA 2019-2020.
Nota dinas tersebut kata Harjono, diterima pimpinan KPK pada 28 April 2021. Firli kata Harjono, memberikan disposisi setelah seluruh pimpinan memberikan disposisi.
"Adapun pimpinan yang pertama kali memberikan disposisi adalah saksi Alexander Marwata yang menyatakan 'lidik terbuka', kemudian dilanjutkan oleh saksi Nurul Ghufron pada 29 April 2021, kemudian saksi Nawawi Pomolango. Terperiksa sendiri memberikan disposisi 'agar depdak melakukan lidik terbuka'," kata Harjono membacakan keterangan Firli.
Seharusnya kata Harjono, disposisi tersebut ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi ke Direktorat Penyelidikan. Namun sampai dengan saat ini, Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) tidak pernah diajukan dan tidak pernah pengajuan telaah penyelidikan dan rencana penyelidikan sehingga Sprinlidik tidak pernah diterbitkan.
Selanjutnya kata Harjono, terkait dengan ditemukannya Lembar Informasi Bagi Pimpinan KPK agenda nomor LD-1231/02.Intern/04/2021 tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Inda nomor 117/PM.01.00/30-35/04/2021 tanggal 27 April 2021 pada saat penggeledahan di rumah dinas saksi Syahrul Yasin Limpo (SYL) menurut Firli ada yang membocorkan kepada SYL.
"Menurut terperiksa ada yang membocorkan kepada saksi Syahrul Yasin Limpo, yaitu dari Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi saat itu yaitu saudara Karyoto," terang Harjono.
Disposisi pimpinan KPK tersebut kata Harjono, diterima oleh Karyoto dan tidak pernah ditindaklanjuti.
"Bahwa saksi Alexander Marwata juga menyampaikan bahwa pada saat penggeledahan, penyidik juga menemukan hasil paparan penyelidikan di rumah dinas saksi Syahrul Yasin Limpo, tetapi terperiksa tidak mengetahui persis tentang hal ini," jelas Harjono.
Harjono menjelaskan, pimpinan KPK tidak pernah melakukan monitor terhadap disposisi dalam Lembar Informasi Bagi Pimpinan KPK, agenda nomor LD-1231/02.Intern/04/2021 tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Inda nomor 117/PM.01.00/30-35/04/2021 tanggal 27 April 2021.
"Bahwa sampai dengan saat ini, Sprinlidik TPK pengadaan sapi belum juga diterbitkan," pungkas Harjono.
