Berita

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari/RMOL

Politik

PPLN Taipei Berulah, Ketua KPU Ungkap Alasan Tahun baru China

RABU, 27 DESEMBER 2023 | 16:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Operasional kantor pos yang tutup karena ada tahun baru China, menjadi alasan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei mengirim surat suara Pemilu 2024 di luar jadwal.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari menjelaskan, berdasarkan surat klarifikasi PPLN Taipei, disebutkan kendala teknis yang dihadapi untuk pemilihan dengan metode pos adalah hal tersebut.

Dia mengurai, PPLN Taipei khawatir surat suara yang seharusnya dikirim balik pemilih yang mayoritas Pekerja Migran Indonesia (PMI) paling lambat pada 15 Februari 2024, akan terkendala karena kantor pos tutup.


"Terdapat Chinese New Year di Taiwan pada tanggal 8-14 Februari 2024, di mana kantor pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali terakhir pada tanggal 7 Februari 2024 atau satu minggu lebih awal dari jadwal penerimaan surat suara yang terakhir," ujar Hasyim kepada wartawan, Rabu (27/12).

Karena kekhawatiran PPLN Taipei yang tidak mengacu pada Lampiran 1 Peraturan KPU (PKPU) 25/2023 tentang Pemungutan Suara, pada akhirnya KPU harus mengirim kembali 31.276 amplop berisi 2 jenis surat suara pemilihan yang totalnya mencapai 65.552 lembar.

"Kalau dihitung masih ada waktu. Karena apa? Penghitungan surat suara yang metode pos itu masih bisa dihitung sampai hari terakhir surat suara (dikirim), yaitu tanggal 15 Februari 2024 sebelum penghitungan suara ditutup," urainya.

Oleh karena itu, Hasyim memastikan surat suara yang dikirim di luar jadwal akan dianggap rusak, dan dipastikan tidak ikut dihitung saat rekapitulasi suara meskipun tidak dimusnahkan.

"Memasukkan surat suara yang tidak diperhitungkan tersebut ke dalam sebuah kantong atau wadah yang sudah disediakan, dan diikat untuk selanjutnya disimpan disimpan ke PPLN Taipei dengan memperhatikan aspek keamanan," demikian Hasyim menjelaskan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya