Berita

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo/Ist

Bisnis

Khawatir Produksi Dalam Negeri Terancam, Bamsoet Minta Pemerintah RI Kaji Ulang Impor Beras

RABU, 27 DESEMBER 2023 | 14:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Rencana pemerintah untuk mengimpor tiga juta ton beras di 2024 mendatang memicu pertanyaan besar dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo.

Dalam keterangan tertulis pada Rabu (27/12),  Ketua MPR RI yang akrab disebut Bamsoet itu mendesak pemerintah untuk menjelaskan rencana impor tiga juta ton beras itu secara rinci dengan menggunakan data riil.

"(Kami) meminta pemerintah menjelaskan secara rinci mengenai rencana impor tiga juta ton beras dengan berdasarkan data riil produksi stok beras dan jumlah kebutuhan masyarakat terhadap beras," tegas Bamsoet.


Bamsoet meminta agar pemerintah dapat mengkaji kembali besaran jumlah impor beras tersebut, yang dikhawatirkan dapat merugikan kesejahteraan petani lokal di masa mendatang.

"Pemerintah diharap dapat berkomitmen agar dalam kebijakan impor yang diambil nantinya tidak merugikan atau menurunkan kesejahteraan petani beras dalam negeri, serta sesuai dengan kebutuhan saja," tambah Bamsoet.

Meskipun impor itu dilakukan untuk mengamankan pasokan beras dalam negeri akibat efek El Nino, Bamsoet mendesak pemerintah agar tetap memprioritaskan produksi beras lokal terlebih dahulu daripada impor.

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah Indonesia mengurangi ketergantungan beras dari luar negeri dengan meningkatkan produksi beras di Tanah Air

"Pemerintah diharap dapat mengurangi ketergantungan impor beras, seiring dengan upaya pembenahan tata kelola beras dan penanaman padi dalam negeri, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap beras bisa sesuai dengan produksi beras dalam negeri," pungkasnya.

Adapun impor beras yang saat ini juga tengah digencarkan pemerintah RI merupakan mandat langsung dari Presiden Jokowi, dengan pengimpor terbesar berasal dari Thailand, Vietnam dan Pakistan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya