Berita

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo/Ist

Bisnis

Khawatir Produksi Dalam Negeri Terancam, Bamsoet Minta Pemerintah RI Kaji Ulang Impor Beras

RABU, 27 DESEMBER 2023 | 14:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Rencana pemerintah untuk mengimpor tiga juta ton beras di 2024 mendatang memicu pertanyaan besar dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo.

Dalam keterangan tertulis pada Rabu (27/12),  Ketua MPR RI yang akrab disebut Bamsoet itu mendesak pemerintah untuk menjelaskan rencana impor tiga juta ton beras itu secara rinci dengan menggunakan data riil.

"(Kami) meminta pemerintah menjelaskan secara rinci mengenai rencana impor tiga juta ton beras dengan berdasarkan data riil produksi stok beras dan jumlah kebutuhan masyarakat terhadap beras," tegas Bamsoet.


Bamsoet meminta agar pemerintah dapat mengkaji kembali besaran jumlah impor beras tersebut, yang dikhawatirkan dapat merugikan kesejahteraan petani lokal di masa mendatang.

"Pemerintah diharap dapat berkomitmen agar dalam kebijakan impor yang diambil nantinya tidak merugikan atau menurunkan kesejahteraan petani beras dalam negeri, serta sesuai dengan kebutuhan saja," tambah Bamsoet.

Meskipun impor itu dilakukan untuk mengamankan pasokan beras dalam negeri akibat efek El Nino, Bamsoet mendesak pemerintah agar tetap memprioritaskan produksi beras lokal terlebih dahulu daripada impor.

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah Indonesia mengurangi ketergantungan beras dari luar negeri dengan meningkatkan produksi beras di Tanah Air

"Pemerintah diharap dapat mengurangi ketergantungan impor beras, seiring dengan upaya pembenahan tata kelola beras dan penanaman padi dalam negeri, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap beras bisa sesuai dengan produksi beras dalam negeri," pungkasnya.

Adapun impor beras yang saat ini juga tengah digencarkan pemerintah RI merupakan mandat langsung dari Presiden Jokowi, dengan pengimpor terbesar berasal dari Thailand, Vietnam dan Pakistan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya