Berita

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo/Ist

Bisnis

Khawatir Produksi Dalam Negeri Terancam, Bamsoet Minta Pemerintah RI Kaji Ulang Impor Beras

RABU, 27 DESEMBER 2023 | 14:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Rencana pemerintah untuk mengimpor tiga juta ton beras di 2024 mendatang memicu pertanyaan besar dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo.

Dalam keterangan tertulis pada Rabu (27/12),  Ketua MPR RI yang akrab disebut Bamsoet itu mendesak pemerintah untuk menjelaskan rencana impor tiga juta ton beras itu secara rinci dengan menggunakan data riil.

"(Kami) meminta pemerintah menjelaskan secara rinci mengenai rencana impor tiga juta ton beras dengan berdasarkan data riil produksi stok beras dan jumlah kebutuhan masyarakat terhadap beras," tegas Bamsoet.


Bamsoet meminta agar pemerintah dapat mengkaji kembali besaran jumlah impor beras tersebut, yang dikhawatirkan dapat merugikan kesejahteraan petani lokal di masa mendatang.

"Pemerintah diharap dapat berkomitmen agar dalam kebijakan impor yang diambil nantinya tidak merugikan atau menurunkan kesejahteraan petani beras dalam negeri, serta sesuai dengan kebutuhan saja," tambah Bamsoet.

Meskipun impor itu dilakukan untuk mengamankan pasokan beras dalam negeri akibat efek El Nino, Bamsoet mendesak pemerintah agar tetap memprioritaskan produksi beras lokal terlebih dahulu daripada impor.

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah Indonesia mengurangi ketergantungan beras dari luar negeri dengan meningkatkan produksi beras di Tanah Air

"Pemerintah diharap dapat mengurangi ketergantungan impor beras, seiring dengan upaya pembenahan tata kelola beras dan penanaman padi dalam negeri, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap beras bisa sesuai dengan produksi beras dalam negeri," pungkasnya.

Adapun impor beras yang saat ini juga tengah digencarkan pemerintah RI merupakan mandat langsung dari Presiden Jokowi, dengan pengimpor terbesar berasal dari Thailand, Vietnam dan Pakistan.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya