Berita

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo/Ist

Bisnis

Khawatir Produksi Dalam Negeri Terancam, Bamsoet Minta Pemerintah RI Kaji Ulang Impor Beras

RABU, 27 DESEMBER 2023 | 14:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Rencana pemerintah untuk mengimpor tiga juta ton beras di 2024 mendatang memicu pertanyaan besar dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo.

Dalam keterangan tertulis pada Rabu (27/12),  Ketua MPR RI yang akrab disebut Bamsoet itu mendesak pemerintah untuk menjelaskan rencana impor tiga juta ton beras itu secara rinci dengan menggunakan data riil.

"(Kami) meminta pemerintah menjelaskan secara rinci mengenai rencana impor tiga juta ton beras dengan berdasarkan data riil produksi stok beras dan jumlah kebutuhan masyarakat terhadap beras," tegas Bamsoet.


Bamsoet meminta agar pemerintah dapat mengkaji kembali besaran jumlah impor beras tersebut, yang dikhawatirkan dapat merugikan kesejahteraan petani lokal di masa mendatang.

"Pemerintah diharap dapat berkomitmen agar dalam kebijakan impor yang diambil nantinya tidak merugikan atau menurunkan kesejahteraan petani beras dalam negeri, serta sesuai dengan kebutuhan saja," tambah Bamsoet.

Meskipun impor itu dilakukan untuk mengamankan pasokan beras dalam negeri akibat efek El Nino, Bamsoet mendesak pemerintah agar tetap memprioritaskan produksi beras lokal terlebih dahulu daripada impor.

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah Indonesia mengurangi ketergantungan beras dari luar negeri dengan meningkatkan produksi beras di Tanah Air

"Pemerintah diharap dapat mengurangi ketergantungan impor beras, seiring dengan upaya pembenahan tata kelola beras dan penanaman padi dalam negeri, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap beras bisa sesuai dengan produksi beras dalam negeri," pungkasnya.

Adapun impor beras yang saat ini juga tengah digencarkan pemerintah RI merupakan mandat langsung dari Presiden Jokowi, dengan pengimpor terbesar berasal dari Thailand, Vietnam dan Pakistan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya