Pembacaan putusan sidang etik Firli Bahuri/Repro
Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku.
Penjatuhan sanksi itu disampaikan langsung Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan dalam sidang pembacaan putusan sidang etik dengan terperiksa Firli di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).
Majelis Hakim Etik Dewas menyatakan bahwa, Firli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Yakni, melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang perkaranya sedang ditangani KPK.
Selain itu, Firli juga tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan SYL yang telah dilakukannya.
Dengan adanya pertemuan dan komunikasi itu menurut Dewas, diduga menimbulkan benturan kepentingan, serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf a, Pasal 4 Ayat 1 huruf dan Pasal 8 huruf e Peraturan Dewas 3/2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK
"Menjatuhkan sanksi berat kepada Terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK," kata Tumpak, Rabu siang (27/12).
Sebelum menjatuhkan sanksi berat itu, Dewas KPK terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sanksi terhadap Firli. Namun, Dewas KPK tidak menemukan hal yang meringankan sanksi untuk Firli.
Sedangkan hal yang memberatkan, yakni Firli tidak mengakui perbuatannya. Dia tidak hadir dalam persidangan kode etik dan kode perilaku tanpa alasan yang sah
Sebelumnya, Firli telah dipanggil secara sah dan patut serta terdapat kesan berusaha memperlambat jalannya persidangan.
Selanjutnya, Firli sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasi kode etik dan kode perilaku di KPK, tetapi malah terperiksa melakukan sebaliknya. Dan terakhir, terperiksa sudah pernah dijatuhkan sanksi etik.
