Berita

Surat suara Pilpres dan Pileg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 yang dikirim PPLN Taipei di luar jadwal/Rep

Politik

PPLN Taipei Berulah, Migrant CARE: Kerja KPU Asal-asalan!

RABU, 27 DESEMBER 2023 | 13:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengiriman surat suara Pilpres dan Pileg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 di luar jadwal oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei, disebut sebagai bukti kerja penyelenggara tidak baik.

Penilaian tersebut datang dari Migrant CARE, merespons klarifikasi yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas kejadian di Taipei tersebut dinilai terlalu normatif .

"Seharusnya KPU RI memberikan perhatian yang lebih serius mengenai hal ini," ujar Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/12).


Menurutnya, KPU RI tidak cukup mengakui ada surat suara yang dikirim PPLN Taipei ke pemilih sejumlah 31.276 amplop yang berisi 65.552 surat suara Pilpres dan Pileg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2.

"Peredaran amplop di luar jadwal ini adalah bentuk ketidaktaatan dan keteledoran PPLN Taipei," tuturnya.

Wahyu menganggap, keteledoran PPLN membuat ketidakpastian bagi pemilih di Taipei, karena tidak taat kepada jadwal pengiriman surat suara menggunakan metode pos, sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Peraturan KPU (PKPU) 25/2023 tentang Pemungutan Suara.

Sebab, berdasarkan beleid tersebut seharusnya surat suara bagi pemilih yang memilih menggunakan metode pos dimulai tanggal 2 hingga 11 Januari 2024.

Akan tetapi, PPLN Taipei justru mengirimkan surat suara sejumlah 31.276 amplop yang berisi 65.552 surat suara Pilpres dan Pileg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 pada 18 dan 25 Desember 2023.

"Karena telah menimbulkan ketidakpastian di kalangan calon pemilih pemilu Indonesia di Taipei dan juga di negara-negara lainnya,” tegasnya.

‘Situasi dan kondisi ini juga memperlihatkan bahwa penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu RI di luar negeri masih dilakukan secara asal-asalan, sembrono dan tidak profesional," pungkas Wahyu.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya