Berita

Surat suara Pilpres dan Pileg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 yang dikirim PPLN Taipei di luar jadwal/Rep

Politik

PPLN Taipei Berulah, Migrant CARE: Kerja KPU Asal-asalan!

RABU, 27 DESEMBER 2023 | 13:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengiriman surat suara Pilpres dan Pileg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 di luar jadwal oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei, disebut sebagai bukti kerja penyelenggara tidak baik.

Penilaian tersebut datang dari Migrant CARE, merespons klarifikasi yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas kejadian di Taipei tersebut dinilai terlalu normatif .

"Seharusnya KPU RI memberikan perhatian yang lebih serius mengenai hal ini," ujar Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/12).


Menurutnya, KPU RI tidak cukup mengakui ada surat suara yang dikirim PPLN Taipei ke pemilih sejumlah 31.276 amplop yang berisi 65.552 surat suara Pilpres dan Pileg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2.

"Peredaran amplop di luar jadwal ini adalah bentuk ketidaktaatan dan keteledoran PPLN Taipei," tuturnya.

Wahyu menganggap, keteledoran PPLN membuat ketidakpastian bagi pemilih di Taipei, karena tidak taat kepada jadwal pengiriman surat suara menggunakan metode pos, sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Peraturan KPU (PKPU) 25/2023 tentang Pemungutan Suara.

Sebab, berdasarkan beleid tersebut seharusnya surat suara bagi pemilih yang memilih menggunakan metode pos dimulai tanggal 2 hingga 11 Januari 2024.

Akan tetapi, PPLN Taipei justru mengirimkan surat suara sejumlah 31.276 amplop yang berisi 65.552 surat suara Pilpres dan Pileg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 pada 18 dan 25 Desember 2023.

"Karena telah menimbulkan ketidakpastian di kalangan calon pemilih pemilu Indonesia di Taipei dan juga di negara-negara lainnya,” tegasnya.

‘Situasi dan kondisi ini juga memperlihatkan bahwa penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu RI di luar negeri masih dilakukan secara asal-asalan, sembrono dan tidak profesional," pungkas Wahyu.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya