PEMINDAHAN Ibukota Negara (IKN) Nusantara dianggap sudah final sejak disahkan sebagai Undang Undang (UU). Artinya secara normatif hukum sudah dianggap sah. Capres dan Cawapres yang sedang berkontestasi hari ini dapat dikatakan memegang komitmen ini, kecuali pasangan Anies-Muhaimin (Amin). Pasangan ini lebih memilih untuk mengembangkan pertumbuhan kota-kota yang sudah ada, ketimbang membangun IKN.
Berangkat dari asumsi bahwa IKN telah mendapat pengesahan secara hukum, maka kemungkinan besar pembangunanya akan terus dilanjutkan. Argumentasi untuk melegitimasinya dapat saja disebut sebagai upaya untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, untuk mengalihkan masalah demografi di Jakarta dan lain lain.
Melihat konsep pembiayaan pembangunannya, APBN akan dialokasikan untuk mendorong dilakukannya pembangunan infrastruktur fisik terutama fasilitas kantor pemerintahan dan pendukungnya secara multi tahun. Sedangkan fasilitas lainya diharapkan berasal dari investor.
Dari segi konsepnya, dan melihat cekaknya anggaran pembangunan IKN dari sumber dana APBN, maka satu-satunya yang diharapkan memang lebih banyak dari investor. Sehingga secara konsep dapat dikatakan pembangunan IKN ini menggunakan konsep
investor-driven, atau digerakkan oleh investor.
Dalam model pengembangan IKN berbasis
investor-driven ini tentu pada akhirnya kavling tanah, juga penguasaan dari fasilitas penunjangnya akan berada dalam penguasaan para investor. Itu artinya platform bisnis yang dikembangkan sebagai sebuah ibukota akan berada dalam cengkeraman investor. Logika sederhananya adalah, apa yang tidak kamu miliki maka tidak mungkin dapat kamu kendalikan.
Rakyat banyak, warga jelata Kalimantan atau Indonesia pada umumnya tentu hanya akan dalam posisi sebagai penonton terhadap proses pembangunannya. Atau hanya akan menjadi obyek dari pembangunan.
Bangunan-bangunan megah dan bisnis yang ada tidak akan beda jauh dengan yang ada di Jakarta. Berada dalam cengkeraman elite kaya. Malahan tentu akan menjadi lebih buruk karena hanya akan berupa kota seperti halnya kawasan Thamrin dan Sudirman di Jakarta. Konsep kota model
investor-driven ini akan muncul sebagai sebuah menara gading baru bagi tumbuhnya hegemoni elite kaya terhadap rakyat kebanyakan.
Hari ini, rakyat dewasa Indonesia itu 83 persennya adalah mereka yang hanya memiliki kekayaan sebesar Rp150 juta ke bawah. Mereka yang memiliki kekayaan di atas Rp1,5 milyar adalah hanya 1,1 persen (Suissie Credit Institute, 2021). Menurut Oxfarm, gambaran kesenjangannya juga sungguh ekstrim. Dari 4 anggota keluarga konglomerat Indonesia saja, kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat Indonesia dari yang termiskin.
Melihat angka di atas, artinya mereka yang memiliki kemampuan investasi dan kemungkinan untuk menguasai ibukota secara ekonomi politik kelak adalah jatuh kepada segelintir konglomerat dan tentu investor asing, jika ada yang tertarik.
Investor yang tertarik untuk berinvestasi tentu karena insentif bisnis. Mereka mau berinvestasi jika mendatangkan keuntungan. Tidak ada sebuah makan siang yang gratis.
Berangkat dari argumentasi di atas, maka IKN tentu akan menjadi kota yang dibangun dengan kemegahan istana dan sebuah infrastruktur yang akan mengalienasi warga setempat, warga Indonesia pada umumnya, rakyat yang tak berkemampuan berinvestasi.
Ibukota baru ini akan menjadi semacam sebuah bangunan besar perbudakan baru dari elite konglomerat dan investor asing kaya raya karena seluruh bisnis yang dikembangkan akan berada dalam cengkeraman mereka. Ini artinya, ibukota yang akan menjadi pusat aktivitas politik menjadi berada dalam kuasa elite oligarki, elite plutokrat.
People-DrivenKonsep pembangunan IKN itu sesungguhnya masih dapat dibangun dengan alternatif baru. Namanya adalah
people-driven atau konsep yang digerakkan oleh rakyat. Sebuah konsep pembangunan yang didasarkan pada penempatan orang banyak, rakyat sebagai pemegang kuasa atas wilayah baru tersebut sebagai subyek, bukan sebagai obyek pembangunan.
Konsep
people-driven ini tentu berbeda cara dengan konsep
investor-driven. Kota IKN dalam konsep
people-driven harus berada dalam kendali rakyat banyak bukan segelintir investor. Utamanya adalah rakyat Kalimantan. Mereka semestinya awalnya diajak bicara, dan diberikan prioritas untuk mengembangkan kota tersebut.
Proses pembangunan IKN berbasis
people-driven pertama-tama yang perlu dilakukan adalah melakukan pembebasan tanah tersebut dari para penguasa lahan oleh pemerintah. Bukan justru sebaliknya, kuasa tanah di atasnya diberikan kepada investor.
Dari setiap proses pembangunan, tanah milik nenek moyang rakyat Kalimantan itu harus dikembangkan sebagai bentuk modalitas dari rakyat. Siapapun investor yang masuk harus melibatkan masyarakat setempat.
Saham-saham bisnis yang ada dikerjasamakan dengan kelembagaan demokratis milik rakyat. Lahan dikuasai oleh rakyat melalui kepemilikan bersama secara demokratis lewat koperasi.
Lalu oleh masyarakat melalui koperasi, dibangun pusat-pusat bisnis dan termasuk berbagai fasilitas yang ada, kecuali fasilitas publik seperti kantor pemerintah, jembatan, dan fasilitas umum lainya.
Model konsep pembangunan IKN berbasis
people-driven ini merupakan gambaran kota ideal yang memungkinkan semua orang tumbuh bersama membangun sebuah kota. Hal itu menjadikannya sebagai sebuah kota yang tidak hanya layak secara kemanusiaan namun juga secara ramah lingkungan.
Konsep
people-driven ini juga mengacu pada konsep Konstitusi pasal 1 ayat 2 yang jelas dan terang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan atas negara ini. Selain itu, tentu juga konsep demokrasi ekonomi sebagaimana menjadi mandat dari pasal 33 UUD 1945.
Penulis adalah Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis dan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR)
