Berita

Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Seharusnya KPU Tegur Gibran karena Pertanyaan Tidak Sesuai Tema Debat

SELASA, 26 DESEMBER 2023 | 09:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya menegur calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka karena melontarkan pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema saat debat cawapres pada Jumat (22/12).

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, pertanyaan yang dilontarkan Gibran kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, maupun kepada Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD soal State of The Global Islamic Economy (SGIE) dan Carbon Capture Storage (CCS) adalah pertanyaan yang keluar dari materi yang disiapkan KPU.

Pada debat cawapres Jumat kemarin bertemakan ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.


"Dari tema debat cawapres seputar ekonomi yang ditetapkan KPU itu, lontaran pertanyaan soal SGIE dan CCS oleh Gibran itu nampaknya pertanyaan titipan dan hafalan," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/12).

Karena menurut Muslim, pertanyaan Gibran menyimpang dari tema debat saat itu. Seharusnya, pemandu acara dan juga KPU menegur Gibran.

"SGIE pun kalau dibahas, itu terkait dengan ekonomi syariah internasional. Demikian juga CCS, kalau tidak salah terkait lingkungan," terang Muslim.

Muslim menilai, pertanyaan tersebut bukanlah pertanyaan jebakan untuk cawapres lainnya, karena memang pertanyaan tersebut tidak nyambung dengan tema yang telah ditentukan KPU sebagai penyelenggara debat.

"Kalau KPU tidak tegur Gibran dalam kesalahan ini, KPU dianggap sengaja membiarkan Gibran lakukan kesalahan dan ditolerir," pungkas Muslim.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya