Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Perempuan China Sulit Raih Kesetaraan di Era Kekuasan Xi Jinping

SENIN, 25 DESEMBER 2023 | 13:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hasil diskusi yang digelar Dewan Perempuan Nasional Partai Komunis China (PKC) bulan lalu menyebut bahwa kondisi perempuan di negara itu cukup tragis karena kesenjangan di berbagai bidang kehidupan dan kesetaraan yang sulit diraih.

Partisipasi perempuan di bidang politik selalu berada di posisi rendah dalam daftar prioritas PKC. Disebutkan bahwa lebih dari tujuh dekade, PKC tidak pernah menunjuk seorang perempuan pun sebagai anggota Komite Tetap Politbiro, badan politik tertinggi yang paling berkuasa dalam politik China.

"Selain itu, hanya enam anggota perempuan yang pernah
diangkat menjadi anggota Politbiro yang beranggotakan 25 orang sejak tahun 1949," tulis laporan Dewan Perempuan Nasional, seperti dikutip dari The Hongkong Post pada Senin (25/12).

diangkat menjadi anggota Politbiro yang beranggotakan 25 orang sejak tahun 1949," tulis laporan Dewan Perempuan Nasional, seperti dikutip dari The Hongkong Post pada Senin (25/12).

Meski mendapat pendidikan yang setara, perempuan di China kerap mendapat diskriminasi di dunia kerja. Di sektor-sektor ekonomi utama, porsi pekerja perempuan sangat sedikit.

Belum lagi dengan mekanisme pemberian upah yang berbeda telah menghambat perempuan bertumbuh dan membatasi partisipasi mereka di sektor tenaga kerja.

Merujuk pada survei terbaru, pada tahun 2018 penghasilan perempuan lebih rendah 22 persen dibanding laki-laki. Kesenjangan itu semakin jelas jika melihat posisi pekerjaan yang diberikan pada laki-laki dan perempuan di China.

Berdasarkan survei yang sama disebutkan sekitar 50 persen perempuan China hanya ditempatkan di posisi sekretaris dan umumnya dibayar rendah dibanding kaum pria yang bekerja di sektor teknologi dengan gaji lebih besar.

Selain aspek-aspek tersebut, Kebijakan Satu Anak juga mempunyai dampak yang besar terhadap partisipasi perempuan dalam perekonomian negara.

Forum Ekonomi Dunia (WEF) menyebut kebijakan itu akan merugikan negara dan mengurangi rasio perempuan terhadap laki-laki saat lahir menjadi 87:100, jumlah terendah di antara negara-negara lain di dunia.

Presiden China, Xi Jinping mendorong perempuan agar berfokus membesarkan anak demi kemajuan bangsa dengan nilai-nilai tradisional.

Perintah tersebut tidak hanya menghalangi perkembangan perempuan, tetapi juga mendorong peningkatan kesenjangan ketimpangan yang terus terjadi di China.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya