Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Perempuan China Sulit Raih Kesetaraan di Era Kekuasan Xi Jinping

SENIN, 25 DESEMBER 2023 | 13:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hasil diskusi yang digelar Dewan Perempuan Nasional Partai Komunis China (PKC) bulan lalu menyebut bahwa kondisi perempuan di negara itu cukup tragis karena kesenjangan di berbagai bidang kehidupan dan kesetaraan yang sulit diraih.

Partisipasi perempuan di bidang politik selalu berada di posisi rendah dalam daftar prioritas PKC. Disebutkan bahwa lebih dari tujuh dekade, PKC tidak pernah menunjuk seorang perempuan pun sebagai anggota Komite Tetap Politbiro, badan politik tertinggi yang paling berkuasa dalam politik China.

"Selain itu, hanya enam anggota perempuan yang pernah
diangkat menjadi anggota Politbiro yang beranggotakan 25 orang sejak tahun 1949," tulis laporan Dewan Perempuan Nasional, seperti dikutip dari The Hongkong Post pada Senin (25/12).

diangkat menjadi anggota Politbiro yang beranggotakan 25 orang sejak tahun 1949," tulis laporan Dewan Perempuan Nasional, seperti dikutip dari The Hongkong Post pada Senin (25/12).

Meski mendapat pendidikan yang setara, perempuan di China kerap mendapat diskriminasi di dunia kerja. Di sektor-sektor ekonomi utama, porsi pekerja perempuan sangat sedikit.

Belum lagi dengan mekanisme pemberian upah yang berbeda telah menghambat perempuan bertumbuh dan membatasi partisipasi mereka di sektor tenaga kerja.

Merujuk pada survei terbaru, pada tahun 2018 penghasilan perempuan lebih rendah 22 persen dibanding laki-laki. Kesenjangan itu semakin jelas jika melihat posisi pekerjaan yang diberikan pada laki-laki dan perempuan di China.

Berdasarkan survei yang sama disebutkan sekitar 50 persen perempuan China hanya ditempatkan di posisi sekretaris dan umumnya dibayar rendah dibanding kaum pria yang bekerja di sektor teknologi dengan gaji lebih besar.

Selain aspek-aspek tersebut, Kebijakan Satu Anak juga mempunyai dampak yang besar terhadap partisipasi perempuan dalam perekonomian negara.

Forum Ekonomi Dunia (WEF) menyebut kebijakan itu akan merugikan negara dan mengurangi rasio perempuan terhadap laki-laki saat lahir menjadi 87:100, jumlah terendah di antara negara-negara lain di dunia.

Presiden China, Xi Jinping mendorong perempuan agar berfokus membesarkan anak demi kemajuan bangsa dengan nilai-nilai tradisional.

Perintah tersebut tidak hanya menghalangi perkembangan perempuan, tetapi juga mendorong peningkatan kesenjangan ketimpangan yang terus terjadi di China.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya