Berita

Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka/Repro

Politik

Gibran Kasih Paham Mahfud Beda Pajak dan Rasio Pajak

JUMAT, 22 DESEMBER 2023 | 23:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perdebatan soal pajak terjadi antara Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Mahfud MD dalam debat Cawapres 2024, Jumat malam (22/12).

Awalnya, Mahfud MD mempertanyakan target Prabowo-Gibran meningkatkan rasio pajak sebesar 23 persen. Sebab menurut Mahfud, angka tersebut hampir tidak masuk akal jika melihat pertumbuhan ekonomi nasional yang mentok di angka 5-6 persen.

"Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak 10 persen, bagaimana Anda menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak saja orang enggak ngambil?" tanya Mahfud saat debat di JCC Senayan, Jakarta Pusat.


Alih-alih menjawab pertanyaan Mahfud, Gibran memberi penjelasan bahwa pajak dan rasio pajak berbeda.

“Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan pajak itu beda. Satu. Gimana caranya menaikkan penerimaan pajak, menaikkan rasio pajak? Tadi saya sudah bilang di segmen sebelumnya,” ujar Gibran menjelaskan.

Walikota Solo ini lantas kembali mengulas bahwa pihaknya akan membentuk Badan Penerimaan Pajak, yang dikomandoi oleh presiden. Hal itu dilakukan untuk mempermudah koordinasi dengan kementerian terkait.

“Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus pada penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi pengeluaran. Lalu digitalisasi itu penting, saya melihat Kemenkeu sudah menyiapkan, tapi aplikasinya pada tahap testing and richment,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya aplikasi dari sistem perpajakan itu akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, dan memperbaiki pelayanan pajak.

“Nanti, ketika sistemnya itu keluar, kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sudah free populated, tinggal klik klik klik, tinggal konfirmasi mempermudah,” ujarnya.

Selanjutnya, Gibran juga menjelaskan soal pertumbuhan ekonomi, yang bisa ditopang dengan hilirisasi dan investasi.

“Tadi, saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, bauksit, bioetanol, bioavtur, biodiesel. Kalau serius kita bisa jadi raja energi dunia pak, tapi kita harus serius dan fokus dan harus ada keberlanjutan penyempurnaan,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya