Meskipun sempat terjadi tiga kali gelombang masalah besar, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) mengklaim Ketahanan pangan sepanjang tahun 2023 masih terkendali.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan, yang mengancam stabilitas pangan Indonesia selama 2023 adalah turunnya produksi pangan disebabkan El Nino dan faktor lainnya.
Selain itu, Bayu menyebutkan, gelombang besar kedua adalah biaya produksi pertanian yang naik seperti upah buruh tani, pupuk, BBM, mesin pengolahan, tarif angkutan dan seterusnya.
"Gelombang besar ketiga adalah harga pasar dunia semua naik karena negara seperti Ukraina dan India tutup ekspor. Ada 22 negara tutup ekspornya," ujar Bayu dalam keterangannya, Jumat (22/12).
Bayu mengatakan, tiga gelombang masalah yang mempengaruhi stabilitas pangan itu berhasil diatasi pemerintah melalui Perum Bulog dengan dua kebijakan bantuan sosial (bansos).
Kebijakan pertama, yakni melalui bantuan pangan berupa beras yang diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan masing-masing menerima sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.
"Maka yang pertama dilakukan pemerintah adalah memastikan 21,4 juta atau hampir 22 juta rumah tangga yang paling membutuhkan atau kelompok masyarakat berpendapatan paling rendah itu di-
secure dulu," kata Bayu.
Program kedua, lanjut Bayu, adalah melakukan penyaluran beras Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog kepada masyarakat melalui pasar rakyat, ritel modern, dan agen yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2023.
"Ini program menjual beras sekitar Rp1.000 sampai Rp1.500 lebih murah dari pasar. Orang yang ingin beli beras kalau dia hadapi beras mahal, dia punya alternatif ada beras Bulog karena lebih murah," kata mantan Wakil Menteri Pertanian ini.
Oleh karena itu, Bayu mengklaim sebanyak 40 persen dari total masyarakat Indonesia selamat dari ancaman ketahanan pangan akibat tiga gelombang besar yang menerjang Indonesia selama 2023.
"Dengan dua kebijakan itu, pemerintah bisa jangkau kira-kira 24 juta rumah tangga. Itu mendekati 100 juta jiwa, hampir separuh penduduk kita atau 40 persen penduduk kita aman," demikian Bayu.
