Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Jelang Pilpres 2024, Google Batasi Pertanyaan Seputar Pemilu di Bard

RABU, 20 DESEMBER 2023 | 13:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menjelang pemilihan Presiden AS tahun 2024, chatbot Bard akan dibatasi kemampuannya dalam menanggapi pertanyaan seputar pemilihan umum.

Menurut pernyataan pembuatnya, Google Alphabet, pada Selasa (20/12), pembatasan tersebut akan diberlakukan pada awal tahun 2024.

Selain Amerika Serikat, serangkaian pemilu juga diperkirakan akan terjadi pada tahun 2024, termasuk pemilu nasional di India, Indonesia, dan Afrika Selatan.


"Kami akan bekerja dengan fokus yang lebih besar pada peran yang mungkin dimainkan oleh kecerdasan buatan (AI) dalam upayanya untuk melayani pemilih dan kampanye terkait pemilu," kata Google, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (21/12).

Selain Google, pemilik Facebook, Meta, juga mengatakan pada November bahwa pihaknya melarang kampanye politik dan pengiklan di industri lain yang diatur untuk menggunakan produk iklan AI generatif barunya.

Pengiklan di Meta juga harus mengungkapkan kapan kecerdasan buatan atau metode digital lainnya digunakan untuk mengubah atau membuat iklan terkait politik, sosial, atau pemilu di Facebook dan Instagram.

Lain halnya dengan platform media sosial X milik Elon Musk, yang mengatakan pada Agustus lalu bahwa mereka sekarang akan mengizinkan iklan politik di AS yang berasal dari kandidat dan partai politik. Mereka juga akan memperluas tim keselamatan dan pemilu menjelang pemilu AS.

Semua iklan politik sebelumnya telah dilarang secara global di X sejak 2019.

Pemerintah di seluruh dunia telah berupaya untuk mengatur AI mengingat ancaman yang ditimbulkannya, seperti penyebaran informasi yang salah.

Perusahaan-perusahaan teknologi besar akan menghadapi aturan baru Uni Eropa yang secara jelas memberi label pada iklan politik di platform mereka, siapa yang membayarnya dan berapa jumlahnya, serta pemilu mana yang menjadi targetnya.

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

Anomali Hukum Acara Pidana dalam Kasus Mantan Jampidsus

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:14

Refleksi 30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Alat Negara

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:04

Gejolak Iran-AS Perpanjang Krisis Energi Global, Indonesia harus Belajar dari India

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:41

Hotman Paris Harus Percaya Diri, Tak Perlu Bawa Presiden di Kasus Febri Ardiansyah

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:17

Jerat Kemiskinan

Minggu, 19 Juli 2026 | 20:37

Polda Jateng Diminta Profesional Tuntaskan Sengkarut Proyek SMKN 1 Lumbir

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:57

Polisi Gelar Patroli Nobar Final Argentina vs Spanyol

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:22

KPK Usul Negara Biayai Alat Kampanye Pemilu

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:35

Wamenaker Ingin Sinergi SP Pegadaian dan Manajemen jadi Role Model BUMN Lain

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:05

Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Pernah Intervensi Penegakan Hukum

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:53

Selengkapnya