Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Jelang Pilpres 2024, Google Batasi Pertanyaan Seputar Pemilu di Bard

RABU, 20 DESEMBER 2023 | 13:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menjelang pemilihan Presiden AS tahun 2024, chatbot Bard akan dibatasi kemampuannya dalam menanggapi pertanyaan seputar pemilihan umum.

Menurut pernyataan pembuatnya, Google Alphabet, pada Selasa (20/12), pembatasan tersebut akan diberlakukan pada awal tahun 2024.

Selain Amerika Serikat, serangkaian pemilu juga diperkirakan akan terjadi pada tahun 2024, termasuk pemilu nasional di India, Indonesia, dan Afrika Selatan.


"Kami akan bekerja dengan fokus yang lebih besar pada peran yang mungkin dimainkan oleh kecerdasan buatan (AI) dalam upayanya untuk melayani pemilih dan kampanye terkait pemilu," kata Google, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (21/12).

Selain Google, pemilik Facebook, Meta, juga mengatakan pada November bahwa pihaknya melarang kampanye politik dan pengiklan di industri lain yang diatur untuk menggunakan produk iklan AI generatif barunya.

Pengiklan di Meta juga harus mengungkapkan kapan kecerdasan buatan atau metode digital lainnya digunakan untuk mengubah atau membuat iklan terkait politik, sosial, atau pemilu di Facebook dan Instagram.

Lain halnya dengan platform media sosial X milik Elon Musk, yang mengatakan pada Agustus lalu bahwa mereka sekarang akan mengizinkan iklan politik di AS yang berasal dari kandidat dan partai politik. Mereka juga akan memperluas tim keselamatan dan pemilu menjelang pemilu AS.

Semua iklan politik sebelumnya telah dilarang secara global di X sejak 2019.

Pemerintah di seluruh dunia telah berupaya untuk mengatur AI mengingat ancaman yang ditimbulkannya, seperti penyebaran informasi yang salah.

Perusahaan-perusahaan teknologi besar akan menghadapi aturan baru Uni Eropa yang secara jelas memberi label pada iklan politik di platform mereka, siapa yang membayarnya dan berapa jumlahnya, serta pemilu mana yang menjadi targetnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya