Berita

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo/Ist

Politik

Siap-siap Kredit Macet Nelayan Diputihkan, Jika Ganjar Pranowo Menang Pilpres 2024

SELASA, 19 DESEMBER 2023 | 21:45 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kredit macet seluruh nelayan di Indonesia bakal diputihkan, jika calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menang Pilpres 2024. Langkah afirmatif itu, penting dilakukan agar nelayan lebih produktif dan semakin sejahtera.

Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan para akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam acara Food and Agriculture Summit III di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12).

Kata Ganjar di hadapan guru besar yang hadir, kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir agar mereka lebih produktif.


"Selain pelatihan, pendampingan dan pemberian bantuan alat tangkap atau solar subsidi, satu hal yang bisa dilakukan adalah pemutihan kredit macet para nelayan," kata Ganjar.

Banyak nelayan yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya dari melaut karena memiliki tanggungan. Dari data yang dihimpun, ada sekitar 8,25 persen kredit macet di Indonesia berasal dari sektor perikanan.

"Jumlahnya tidak banyak, sekitar Rp186 miliar. Maka sangat mungkin, kredit nelayan yang macet itu kita hapuskan saja, agar mereka terbantu dan lebih produktif," terangnya.

Selain itu, lanjutnya, dia berkomitmen mewujudkan kedaulatan laut serta mengoptimalkan seluruh potensi kekayaan maritim di Indonesia.

"Bicara budidaya rumput laut saja, potensi di Indonesia itu sangat besar. Belum lagi optimalisasi ikan tangkap, budidaya, sumber mineral, wisata, energi dan lainnya," terangnya.

"Kalau ini dikelola, maka mimpi pertumbuhan ekonomi 7 persen di 2045 bisa benar-benar terwujud dan kita menjadi salah satu negara maju," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya