Berita

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo/Istimewa

Politik

Soal Transaksi Janggal Parpol, Ganjar: Yang Penting Sumber-sumbernya Benar

MINGGU, 17 DESEMBER 2023 | 06:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada transaksi janggal hingga ratusan miliar dalam rekening bendahara partai politik direspons calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, pada tahun Pemilu, transaksi setiap parpol pasti akan membengkak lantaran ada banyak kebutuhan.

"Saya kira PPATK bisa mengawasi soal itu, pasti ada transaksi yang membengkak tidak bisa tidak," kata ucap Ganjar di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12).

Lanjut Ganjar, pada tahun politik, akan ada banyak kebutuhan yang harus dilakukan parpol. Seperti misalnya membeli merchandise dan untuk kebutuhan kampanye.


"Karena belanja politik pasti keluar, orang beli merchandise, biaya kampanye, dan sebagainya, pasti akan meledak," tuturnya.

Karena itu, Ganjar menyebut PPATK perlu melakukan pengawasan lebih mendetail. Agar uang parpol yang digunakan terkait pemilu tidak berasal dari tindak kejahatan.

"Yang penting adalah sumber-sumbernya itu benar, tidak dari kejahatan, itu yang penting untuk dilakukan, dan PPATK sudah melakukan itu dengan baik," sambungnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima laporan dari PPATK terkait temuan transaksi janggal dalam masa kampanye Pemilu 2024.

Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik mengatakan, surat dari PPATK telah diterima KPU pada 12 Desember 2023 dalam bentuk hardcopy. Surat itu dikirim oleh Kepala PPATK tentang Kesiapan dalam Menjaga Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah yang Mendukung Integrasi Bangsa, tertanggal 8 Desember 2023.

"Dalam surat PPATK ke KPU tersebut, PPATK menjelaskan ada rekening bendahara parpol pada periode April-Oktober 2023 terjadi transaksi uang, baik masuk ataupun keluar, dalam jumlah ratusan miliar rupiah," kata Idham kepada wartawan, Sabtu (16/12).

"Transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia," tandasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya