Berita

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo/Istimewa

Politik

Soal Transaksi Janggal Parpol, Ganjar: Yang Penting Sumber-sumbernya Benar

MINGGU, 17 DESEMBER 2023 | 06:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada transaksi janggal hingga ratusan miliar dalam rekening bendahara partai politik direspons calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, pada tahun Pemilu, transaksi setiap parpol pasti akan membengkak lantaran ada banyak kebutuhan.

"Saya kira PPATK bisa mengawasi soal itu, pasti ada transaksi yang membengkak tidak bisa tidak," kata ucap Ganjar di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12).

Lanjut Ganjar, pada tahun politik, akan ada banyak kebutuhan yang harus dilakukan parpol. Seperti misalnya membeli merchandise dan untuk kebutuhan kampanye.


"Karena belanja politik pasti keluar, orang beli merchandise, biaya kampanye, dan sebagainya, pasti akan meledak," tuturnya.

Karena itu, Ganjar menyebut PPATK perlu melakukan pengawasan lebih mendetail. Agar uang parpol yang digunakan terkait pemilu tidak berasal dari tindak kejahatan.

"Yang penting adalah sumber-sumbernya itu benar, tidak dari kejahatan, itu yang penting untuk dilakukan, dan PPATK sudah melakukan itu dengan baik," sambungnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima laporan dari PPATK terkait temuan transaksi janggal dalam masa kampanye Pemilu 2024.

Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik mengatakan, surat dari PPATK telah diterima KPU pada 12 Desember 2023 dalam bentuk hardcopy. Surat itu dikirim oleh Kepala PPATK tentang Kesiapan dalam Menjaga Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah yang Mendukung Integrasi Bangsa, tertanggal 8 Desember 2023.

"Dalam surat PPATK ke KPU tersebut, PPATK menjelaskan ada rekening bendahara parpol pada periode April-Oktober 2023 terjadi transaksi uang, baik masuk ataupun keluar, dalam jumlah ratusan miliar rupiah," kata Idham kepada wartawan, Sabtu (16/12).

"Transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya