Berita

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo/Istimewa

Politik

Soal Transaksi Janggal Parpol, Ganjar: Yang Penting Sumber-sumbernya Benar

MINGGU, 17 DESEMBER 2023 | 06:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada transaksi janggal hingga ratusan miliar dalam rekening bendahara partai politik direspons calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, pada tahun Pemilu, transaksi setiap parpol pasti akan membengkak lantaran ada banyak kebutuhan.

"Saya kira PPATK bisa mengawasi soal itu, pasti ada transaksi yang membengkak tidak bisa tidak," kata ucap Ganjar di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12).

Lanjut Ganjar, pada tahun politik, akan ada banyak kebutuhan yang harus dilakukan parpol. Seperti misalnya membeli merchandise dan untuk kebutuhan kampanye.


"Karena belanja politik pasti keluar, orang beli merchandise, biaya kampanye, dan sebagainya, pasti akan meledak," tuturnya.

Karena itu, Ganjar menyebut PPATK perlu melakukan pengawasan lebih mendetail. Agar uang parpol yang digunakan terkait pemilu tidak berasal dari tindak kejahatan.

"Yang penting adalah sumber-sumbernya itu benar, tidak dari kejahatan, itu yang penting untuk dilakukan, dan PPATK sudah melakukan itu dengan baik," sambungnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima laporan dari PPATK terkait temuan transaksi janggal dalam masa kampanye Pemilu 2024.

Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik mengatakan, surat dari PPATK telah diterima KPU pada 12 Desember 2023 dalam bentuk hardcopy. Surat itu dikirim oleh Kepala PPATK tentang Kesiapan dalam Menjaga Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah yang Mendukung Integrasi Bangsa, tertanggal 8 Desember 2023.

"Dalam surat PPATK ke KPU tersebut, PPATK menjelaskan ada rekening bendahara parpol pada periode April-Oktober 2023 terjadi transaksi uang, baik masuk ataupun keluar, dalam jumlah ratusan miliar rupiah," kata Idham kepada wartawan, Sabtu (16/12).

"Transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya