Berita

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

PDIP Minta PPATK Bongkar Dugaan Transaksi Mencurigakan di Masa Kampanye

JUMAT, 15 DESEMBER 2023 | 21:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar dugaan transaksi mencurigakan di masa kampanye Pemilu 2024 yang disebutkan mengalami peningkatan signifikan.

Permintaan itu disampaikan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).

“Kami minta PPATK juga menyampaikan ke publik, sehingga semuanya jadi jelas,” pintanya.

PDIP dan Parpol pendukung serta pengusung Ganjar-Mahfud, kata dia, sangat menerapkan asas gotong-royong dalam kerja-kerja pemenangan di Pemilu 2024.

“Saat ini pun pemenangan Ganjar-Mahfud dilakukan dengan spirit gotong royong, rakyat yang bergerak,” tandasnya.

Dicontohkan Hasto, saat baliho-baliho Ganjar-Mahfud dirusak dan disabotase pihak-pihak tak bertanggung jawab, para pendukung secara sukarela patungan dan memasang kembali.

“Rakyat yang menyediakan rumah-rumahnya untuk baliho Pak Ganjar dan Prof Mahfud,” kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.

Sebelumnya, Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, mengakui, transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024 mengalami peningkatan signifikan. Pihaknya menerima kenaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan berkaitan proses Pemilu.

"Transaksi terkait Pemilu ini masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikannya lebih dari 100 persen, baik transaksi keuangan tunai, transaksi mencurigakan, dan segala macam," ungkap Ivan, di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (14/12).

Menurut Ivan, rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang sudah disiapkan justru tidak mengalami peningkatan. Padahal RKDK itu seharusnya jadi tempat penampungan dana kampanye.

"Kami beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita, RKDK itu rekening khusus dana kampanye, harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik, tapi tidak bergerak transaksinya, yang bergerak justru pihak-pihak lainnya," katanya.

Dia menduga ada ketidaksesuaian perolehan maupun penggunaan dana kampanye. Karena itu ia mempertanyakan, khawatir ada sumber yang salah dari pembiayaan kampanye.

Ivan memastikan pihaknya telah menyerahkan analisis transaksi dana kampanye itu ke KPU dan Bawaslu. Ia tak memungkiri, jumlah dugaan transaksi mencurigakan nilainya fantastis.

"Kami sudah sampaikan ke KPU dan Bawaslu beberapa transaksi yang angka-angkanya luar biasa besar. Kami masih menghitung," pungkasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya