Berita

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

PDIP Minta PPATK Bongkar Dugaan Transaksi Mencurigakan di Masa Kampanye

JUMAT, 15 DESEMBER 2023 | 21:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar dugaan transaksi mencurigakan di masa kampanye Pemilu 2024 yang disebutkan mengalami peningkatan signifikan.

Permintaan itu disampaikan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).

“Kami minta PPATK juga menyampaikan ke publik, sehingga semuanya jadi jelas,” pintanya.


PDIP dan Parpol pendukung serta pengusung Ganjar-Mahfud, kata dia, sangat menerapkan asas gotong-royong dalam kerja-kerja pemenangan di Pemilu 2024.

“Saat ini pun pemenangan Ganjar-Mahfud dilakukan dengan spirit gotong royong, rakyat yang bergerak,” tandasnya.

Dicontohkan Hasto, saat baliho-baliho Ganjar-Mahfud dirusak dan disabotase pihak-pihak tak bertanggung jawab, para pendukung secara sukarela patungan dan memasang kembali.

“Rakyat yang menyediakan rumah-rumahnya untuk baliho Pak Ganjar dan Prof Mahfud,” kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.

Sebelumnya, Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, mengakui, transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024 mengalami peningkatan signifikan. Pihaknya menerima kenaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan berkaitan proses Pemilu.

"Transaksi terkait Pemilu ini masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikannya lebih dari 100 persen, baik transaksi keuangan tunai, transaksi mencurigakan, dan segala macam," ungkap Ivan, di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (14/12).

Menurut Ivan, rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang sudah disiapkan justru tidak mengalami peningkatan. Padahal RKDK itu seharusnya jadi tempat penampungan dana kampanye.

"Kami beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita, RKDK itu rekening khusus dana kampanye, harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik, tapi tidak bergerak transaksinya, yang bergerak justru pihak-pihak lainnya," katanya.

Dia menduga ada ketidaksesuaian perolehan maupun penggunaan dana kampanye. Karena itu ia mempertanyakan, khawatir ada sumber yang salah dari pembiayaan kampanye.

Ivan memastikan pihaknya telah menyerahkan analisis transaksi dana kampanye itu ke KPU dan Bawaslu. Ia tak memungkiri, jumlah dugaan transaksi mencurigakan nilainya fantastis.

"Kami sudah sampaikan ke KPU dan Bawaslu beberapa transaksi yang angka-angkanya luar biasa besar. Kami masih menghitung," pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya