Berita

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

PDIP Minta PPATK Bongkar Dugaan Transaksi Mencurigakan di Masa Kampanye

JUMAT, 15 DESEMBER 2023 | 21:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar dugaan transaksi mencurigakan di masa kampanye Pemilu 2024 yang disebutkan mengalami peningkatan signifikan.

Permintaan itu disampaikan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).

“Kami minta PPATK juga menyampaikan ke publik, sehingga semuanya jadi jelas,” pintanya.

PDIP dan Parpol pendukung serta pengusung Ganjar-Mahfud, kata dia, sangat menerapkan asas gotong-royong dalam kerja-kerja pemenangan di Pemilu 2024.

“Saat ini pun pemenangan Ganjar-Mahfud dilakukan dengan spirit gotong royong, rakyat yang bergerak,” tandasnya.

Dicontohkan Hasto, saat baliho-baliho Ganjar-Mahfud dirusak dan disabotase pihak-pihak tak bertanggung jawab, para pendukung secara sukarela patungan dan memasang kembali.

“Rakyat yang menyediakan rumah-rumahnya untuk baliho Pak Ganjar dan Prof Mahfud,” kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.

Sebelumnya, Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, mengakui, transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024 mengalami peningkatan signifikan. Pihaknya menerima kenaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan berkaitan proses Pemilu.

"Transaksi terkait Pemilu ini masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikannya lebih dari 100 persen, baik transaksi keuangan tunai, transaksi mencurigakan, dan segala macam," ungkap Ivan, di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (14/12).

Menurut Ivan, rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang sudah disiapkan justru tidak mengalami peningkatan. Padahal RKDK itu seharusnya jadi tempat penampungan dana kampanye.

"Kami beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita, RKDK itu rekening khusus dana kampanye, harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik, tapi tidak bergerak transaksinya, yang bergerak justru pihak-pihak lainnya," katanya.

Dia menduga ada ketidaksesuaian perolehan maupun penggunaan dana kampanye. Karena itu ia mempertanyakan, khawatir ada sumber yang salah dari pembiayaan kampanye.

Ivan memastikan pihaknya telah menyerahkan analisis transaksi dana kampanye itu ke KPU dan Bawaslu. Ia tak memungkiri, jumlah dugaan transaksi mencurigakan nilainya fantastis.

"Kami sudah sampaikan ke KPU dan Bawaslu beberapa transaksi yang angka-angkanya luar biasa besar. Kami masih menghitung," pungkasnya.

Populer

Permainan Jokowi Terbaca Prabowo dan Megawati

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:01

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

Selasa, 25 Februari 2025 | 08:02

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

UPDATE

Irwasum Polri Pimpin Panen Jagung Serentak di Madiun

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:40

Alex Indra Minta Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Pangan di Ramadan dan Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:37

Pemerintah dan Pertamina Jamin Stok Elpiji Aman Jelang Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:34

Cak Imin Ceramahi Mendes Yandri: Hati-Hati jadi Pejabat

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:24

Kelompok Ini Berhak Dapat Layanan Transportasi Gratis di Jakarta

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:23

Satgas Damai Cartenz Buru Enam Napi Lapas Wamena yang Kabur

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:08

Cagub Papua Mathius Fakhiri: Keadilan Akhirnya Datang Juga

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:07

PKS Siapkan Berbagai Program Sosial Selama Ramadan

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:47

KWI Anugerahi Penghargaan Tujuh Organisasi Lintas Iman

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

DPR Ditagih Selesaikan RUU Pemilu

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

Selengkapnya