Berita

Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely/Net

Dunia

Tolak Solusi Dua Negara, Dubes Israel: Tidak Ada Negara Palestina

JUMAT, 15 DESEMBER 2023 | 11:37 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Israel menegaskan tidak akan menerima solusi dua negara dengan Palestina setelah perang dengan Hamas di Gaza berakhir.

Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely mengatakan dia tidak percaya pada keyakinan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa negara Palestina yang merdeka harus didirikan.

"Jawabannya sama sekali tidak (pada negara Palestina). Israel tahu dan dunia harus tahu bahwa sekarang alasan kegagalan Perjanjian Oslo adalah karena Palestina tidak pernah ingin memiliki negara selain Israel," ujarnya, seperti dikutip Al Arabiya.


Perjanjian Oslo, yang ditandatangani antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1993 bertujuan untuk mewujudkan hidup berdampingan secara damai antara Israel dan Palestina.

Perjanjian tersebut didasarkan pada resolusi PBB yang menyatakan bahwa rakyat Palestina mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

“Mengapa kalian terobsesi dengan formula (solusi dua negara) yang tidak pernah berhasil, yang menciptakan orang-orang radikal di sisi lain,” tambah Hotovely.

Lebih lanjut, Hotovely juga menyoroti bahwa Otoritas Palestina masih belum mengutuk serangan Hamas.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menekankan bahwa ia tidak setuju dengan pernyataan Hotovely.

“Posisi lama kami adalah bahwa solusi dua negara tetap merupakan hasil yang tepat di sini,” tegasnya.

Memasuki bulan ketiga pertempuran, serangan Hamas pada 7 Oktober telah menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, di Israel.

Sementara Israel memberikan balasan dengan menyerang Gaza tanpa henti dan membabi buta hingga menewaskan 18.608 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya