Berita

Serangan pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat terhadap warga Palestina/Net

Dunia

AS Tunda Jual Senapan ke Israel, Khawatir Dipakai ke Warga Sipil Palestina

KAMIS, 14 DESEMBER 2023 | 08:45 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menunda izin penjualan lebih dari 20 ribu senapan ke Israel. Langkah itu diambil di tengah kekhawatiran terkait serangan terhadap warga sipil Palestina, khususnya di Tepi Barat.

Mengutip dua pejabat AS, Axios pada Rabu (13/12), kesepakatan senjata tersebut sedang ditinjau ulang oleh Departemen Luar Negeri AS dengan menggarisbawahi kekhawatiran mengenai upaya pemerintah Israel untuk mengekang kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ekstremis di Tepi Barat.

Israel meminta pengiriman senapan tambahan pada hari-hari awal perang untuk tim respons awal sipil di desa-desa dekat perbatasan dengan Gaza, Lebanon, dan Suriah.

Tim lokal ini, yang terdiri dari warga yang menerima pelatihan dan senjata dari polisi Israel, dimaksudkan untuk bertindak sebagai responden pertama jika terjadi serangan teror.

Kendati begitu, pemerintahan Joe Biden menanggapi permintaan Israel dengan hati-hati karena kekhawatiran bahwa Itamar Ben Gvir, menteri keamanan nasional ultra-nasionalis yang mengawasi polisi, mungkin mendistribusikan senapan tersebut kepada pemukim ekstremis di Tepi Barat.

"Persetujuan izin ekspor dari perusahaan pertahanan AS diberikan hanya setelah ada jaminan bahwa senjata tersebut tidak akan sampai ke tim sipil di pemukiman Yahudi," tulis Axios.

Beberapa minggu setelah persetujuan tersebut, Departemen Luar Negeri AS memulai peninjauan baru terhadap izin tersebut, dengan alasan kekhawatiran mengenai kekerasan yang dilakukan pemukim dan persepsi bahwa pemerintah Israel tidak cukup mengatasi masalah tersebut.

Keputusan itu diambil setelah pemerintahan Biden merasa khawatir dengan laporan pers Israel yang mengungkap dokumen rahasia komandan komando pusat IDF.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa Ben Gvir telah menginstruksikan polisi untuk tidak menangkap pemukim yang melakukan kekerasan di Tepi Barat.

“Kesepakatan ini tidak bergerak kemana-mana saat ini. Kami memerlukan lebih banyak jaminan dari Israel mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mengekang serangan pemukim yang melakukan kekerasan dan memastikan tidak ada senjata baru AS yang akan menjangkau pemukim di Tepi Barat,” kata seorang pejabat AS.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri baru-baru ini mengumumkan sanksi terhadap beberapa lusin pemukim Israel yang dicurigai terlibat dalam serangan terhadap warga Palestina.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya