Berita

Serangan pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat terhadap warga Palestina/Net

Dunia

AS Tunda Jual Senapan ke Israel, Khawatir Dipakai ke Warga Sipil Palestina

KAMIS, 14 DESEMBER 2023 | 08:45 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menunda izin penjualan lebih dari 20 ribu senapan ke Israel. Langkah itu diambil di tengah kekhawatiran terkait serangan terhadap warga sipil Palestina, khususnya di Tepi Barat.

Mengutip dua pejabat AS, Axios pada Rabu (13/12), kesepakatan senjata tersebut sedang ditinjau ulang oleh Departemen Luar Negeri AS dengan menggarisbawahi kekhawatiran mengenai upaya pemerintah Israel untuk mengekang kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ekstremis di Tepi Barat.

Israel meminta pengiriman senapan tambahan pada hari-hari awal perang untuk tim respons awal sipil di desa-desa dekat perbatasan dengan Gaza, Lebanon, dan Suriah.


Tim lokal ini, yang terdiri dari warga yang menerima pelatihan dan senjata dari polisi Israel, dimaksudkan untuk bertindak sebagai responden pertama jika terjadi serangan teror.

Kendati begitu, pemerintahan Joe Biden menanggapi permintaan Israel dengan hati-hati karena kekhawatiran bahwa Itamar Ben Gvir, menteri keamanan nasional ultra-nasionalis yang mengawasi polisi, mungkin mendistribusikan senapan tersebut kepada pemukim ekstremis di Tepi Barat.

"Persetujuan izin ekspor dari perusahaan pertahanan AS diberikan hanya setelah ada jaminan bahwa senjata tersebut tidak akan sampai ke tim sipil di pemukiman Yahudi," tulis Axios.

Beberapa minggu setelah persetujuan tersebut, Departemen Luar Negeri AS memulai peninjauan baru terhadap izin tersebut, dengan alasan kekhawatiran mengenai kekerasan yang dilakukan pemukim dan persepsi bahwa pemerintah Israel tidak cukup mengatasi masalah tersebut.

Keputusan itu diambil setelah pemerintahan Biden merasa khawatir dengan laporan pers Israel yang mengungkap dokumen rahasia komandan komando pusat IDF.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa Ben Gvir telah menginstruksikan polisi untuk tidak menangkap pemukim yang melakukan kekerasan di Tepi Barat.

“Kesepakatan ini tidak bergerak kemana-mana saat ini. Kami memerlukan lebih banyak jaminan dari Israel mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mengekang serangan pemukim yang melakukan kekerasan dan memastikan tidak ada senjata baru AS yang akan menjangkau pemukim di Tepi Barat,” kata seorang pejabat AS.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri baru-baru ini mengumumkan sanksi terhadap beberapa lusin pemukim Israel yang dicurigai terlibat dalam serangan terhadap warga Palestina.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya