Berita

Serangan pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat terhadap warga Palestina/Net

Dunia

AS Tunda Jual Senapan ke Israel, Khawatir Dipakai ke Warga Sipil Palestina

KAMIS, 14 DESEMBER 2023 | 08:45 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menunda izin penjualan lebih dari 20 ribu senapan ke Israel. Langkah itu diambil di tengah kekhawatiran terkait serangan terhadap warga sipil Palestina, khususnya di Tepi Barat.

Mengutip dua pejabat AS, Axios pada Rabu (13/12), kesepakatan senjata tersebut sedang ditinjau ulang oleh Departemen Luar Negeri AS dengan menggarisbawahi kekhawatiran mengenai upaya pemerintah Israel untuk mengekang kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ekstremis di Tepi Barat.

Israel meminta pengiriman senapan tambahan pada hari-hari awal perang untuk tim respons awal sipil di desa-desa dekat perbatasan dengan Gaza, Lebanon, dan Suriah.


Tim lokal ini, yang terdiri dari warga yang menerima pelatihan dan senjata dari polisi Israel, dimaksudkan untuk bertindak sebagai responden pertama jika terjadi serangan teror.

Kendati begitu, pemerintahan Joe Biden menanggapi permintaan Israel dengan hati-hati karena kekhawatiran bahwa Itamar Ben Gvir, menteri keamanan nasional ultra-nasionalis yang mengawasi polisi, mungkin mendistribusikan senapan tersebut kepada pemukim ekstremis di Tepi Barat.

"Persetujuan izin ekspor dari perusahaan pertahanan AS diberikan hanya setelah ada jaminan bahwa senjata tersebut tidak akan sampai ke tim sipil di pemukiman Yahudi," tulis Axios.

Beberapa minggu setelah persetujuan tersebut, Departemen Luar Negeri AS memulai peninjauan baru terhadap izin tersebut, dengan alasan kekhawatiran mengenai kekerasan yang dilakukan pemukim dan persepsi bahwa pemerintah Israel tidak cukup mengatasi masalah tersebut.

Keputusan itu diambil setelah pemerintahan Biden merasa khawatir dengan laporan pers Israel yang mengungkap dokumen rahasia komandan komando pusat IDF.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa Ben Gvir telah menginstruksikan polisi untuk tidak menangkap pemukim yang melakukan kekerasan di Tepi Barat.

“Kesepakatan ini tidak bergerak kemana-mana saat ini. Kami memerlukan lebih banyak jaminan dari Israel mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mengekang serangan pemukim yang melakukan kekerasan dan memastikan tidak ada senjata baru AS yang akan menjangkau pemukim di Tepi Barat,” kata seorang pejabat AS.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri baru-baru ini mengumumkan sanksi terhadap beberapa lusin pemukim Israel yang dicurigai terlibat dalam serangan terhadap warga Palestina.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya