Berita

Hasil pemungutan suara untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza dalam Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa, 12 Desember 2023/Net

Dunia

Mayoritas Anggota PBB Satu Suara, Tuntut Gencatan Senjata Segera di Gaza

RABU, 13 DESEMBER 2023 | 07:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Lebih dari tiga per empat anggota Majalies Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendukung tuntutan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.

Resolusi tersebut disambut dengan tepuk tangan meriah setelah mendapat 153 suara dukungan, 23 abstain, dan 10 menolak.

Meski tidak mengikat, namun resolusi Majelis Umum PBB memiliki bobot politik yang mencerminkan pandangan global mengenai perang di Gaza.


"Adalah tugas kita bersama untuk melanjutkan jalur ini sampai kita melihat berakhirnya agresi terhadap rakyat kita, untuk melihat perang terhadap rakyat kita berhenti. Ini adalah tugas kita untuk menyelamatkan nyawa," kata Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, seperti dikutip Reuters.

Pemungutan suara di Majelis Umum dilakukan pada Selasa (12/12) waktu setempat, beberapa hari setelah Amerika Serikat (AS) memveto resolusi serupa di Dewan Keamanan PBB pada Jumat (8/12).

AS sendiri tidak mempunyai hak veto di Majelis Umum. Mereka memberikan suara menolak resolusi tersebut, bersama dengan Israel dan delapan negara lainnya.

Israel telah membombardir Gaza dari udara, memberlakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat sebagai pembalasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 18.205 warga Palestina tewas dan hampir 50.000 orang terluka.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah lama menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dan pekan lalu membuat langkah langka untuk memperingatkan Dewan Keamanan mengenai ancaman global yang ditimbulkan oleh perang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya