Berita

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo/Ist

Politik

Ganjar Siapkan Tiga Kunci Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

SENIN, 11 DESEMBER 2023 | 22:32 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Target pertumbuhan ekonomi nasional 7 persen adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kunci mencapai itu, adalah kepastian hukum untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.

Begitu dikatakan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Auditorium Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (11/12).

Dalam paparannya, Ganjar Pranowo menguraikan tiga cara kunci yang akan dia lakukan untuk mencapai target itu.


"Pertama adalah memastikan regulasinya benar, dan itu disusun karena partisipasi. Ada rasa yang diungkapkan oleh masyarakat," kata Ganjar.

Bagi Ganjar, partisipasi dan aspirasi masyarakat penting diserap agar aturan yang diterbitkan pemerintah nantinya bisa benar-benar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi kerakyatan.

Setelah itu, lanjutnya, kepastian hukum bisa berjalan jika sistem kelembagaan pemerintah sudah baik dengan mengikuti dan mematuhi regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan.

"Sistem kelembagaan yang sudah ada kalau itu belum (bagus), itu juga diperbaiki," sambungnya.

Cara ketiga, masih kata Ganjar, untuk menumbuhkan ekonomi lewat kepastian hukum adalah menempatkan aktor profesional berintegritas, berkompeten, dan berkomitmen melayani masyarakat di pemerintahan.

"Maka tugas saya adalah memastikan bagaimana aktor yang bisa duduk di dalam jabatan untuk membawa amanah yang luar biasa itu kredibel. Tanpa itu tidak bisa," demikian Ganjar.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya