Berita

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Sekjen PDIP: Ganjar Rajin Blusukan, Prabowo Tidak Paham Kehendak Rakyat

SENIN, 11 DESEMBER 2023 | 21:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dinilai sebagai kandidat ideal memimpin Indonesia. Sebab, dia memiliki keluarga harmonis, berpendidikan tinggi, dan punya pengalaman panjang dalam dunia perpolitikan.

Begitu penilaian Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam sambutannya dalam acara konsolidasi internal di kantor DPC PDIP Kota Tangerang, kompleks Ruko Mahkota Mas, Cikokol, Banten, Senin (11/12). Menurutnya, Ganjar sudah terbukti dalam membina keluarga dan memiliki aspek pendidikan mumpuni.

“Pengalaman sebagai anggota DPR. Sebagai gubernur menurunkan dengan cepat satu juta kemiskinan, itu Pak Ganjar Pranowo yang jujur dan merakyat," kata Hasto.


Ganjar, sambungnya, juga memiliki DNA yang mau mendengarkan aspirasi publik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, lanjut Hasto, mau melakukan blusukan seperti dilakukan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, Presiden keempat RI Megawati Soekarnoputri, dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Ganjar tidak hanya blusukan, tetapi tinggal di rumah rakyat. Dengan tinggal di rumah rakyat, Pak Ganjar merasakan betapa kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak kepada peningkatan kemiskinan, bagaimana kehidupan lebih sulit, dan ibu-ibu menjerit harga cabai naik," tegasnya.

Hasto lantas membandingkan sosok Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto yang menjadi pesaing. Berbeda dengan Ganjar, Hasto menilai Prabowo belum memahami apa yang jadi kehendak rakyat.

"Apa yang dilakukan Pak Prabowo? Joget. Bukannya menyelesaikan harga kebutuhan pokok rakyat, malah belanja alutsista. Ini pemimpin yang tidak memahami kehendak rakyat," lanjutnya.

Ganjar ke depan memang layak menjadi pemimpin Indonesia demi melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan Jokowi dengan berbagai kartu dalam menyejahterakan rakyat.

Menurutnya, kebijakan Jokowi akan disempurnakan dengan penyatuan data melalui program yang disebut KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia agar penyaluran bantuan ke rakyat bisa tepat sasaran.

"Oleh karena itulah penyempurnaan data menjadi penting. Seluruh kartu itu, dilakukan penyempurnaan dan fungsinya, kartu keberpihakan menjadi tunggal yang disebut KTP Sakti," demikian Hasto.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya