Wamenkeu: Terlalu Lama Terjadi Ketimpangan, Pemerataan Ekonomi Antardaerah Masih jadi Tantangan

Indonesia mengalami banyak perubahan seiring dengan kemajuan di berbagai bidang. Namun begitu, perekonomian di daerah seperti diam di tempat.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara. Ia mengatakan, perekonomian daerah "cuma segitu-gitu aja". Sudah terlalu lama terjadi ketimpangan. Menurutnya, distribusi pemerataan ekonomi dan konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antardaerah masih menjadi tantangan utama.

Mestinya, pemerataan tersebut dapat atasi melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan energi. Selain itu mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bersumber dari industrialisasi dan digitalisasi.

Pemerataan juga dilakukan via kebijakan fiskal lewat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Menurutnya, perlu dilakukan penyesuaian dengan tantangan kapasitas fiskal yang berbeda-beda tiap daerah.

Dalam acara Regional Chief Economist Forum di Nusa Dua, Bali, baru-baru ini, ia menekankan untuk terus mencari sumber-sumber baru untuk pertumbuhan ekonomi.

Suahasil menilai, industrialisasi Indonesia tercermin dari potensi modern sektor primer seperti pertanian, tambang, perkebunan seiring perubahan struktur ekonomi menuju sektor sekunder dan tersier.

Kemudian digitalisasi juga dapat dilihat dari proses perubahan bisnis yang mendorong efisiensi dan produk atau layanan baru yang lebih spesifik, contohnya pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Sinergi regional saat ini diarahkan menuju status standar pelayanan minimum yang mana daerah memiliki pemerataan akses dan mutu pelayanan publik pada sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan diri, kesempatan kerja, sosial, pensiun dan jaminan hari tua.

"APBN harus senantiasa menjadi alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dan perlu dijaga akuntabilitasnya," ujarnya.