Berita

Mayoritas fraksi di DPR RI menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden RI/Net

Politik

Polemik RUU DKJ, Mayoritas Fraksi DPR RI Kini Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

MINGGU, 10 DESEMBER 2023 | 01:56 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Polemik Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang memuat ketentuan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta dipilih dan ditunjuk langsung oleh presiden mulai menemukan arahnya di Parlemen.

Sembilan fraksi di DPR RI telah menyatakan sikapnya masing-masing terkait draf RUU DKJ. Dari 9 fraksi, 8 fraksi menolak usulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk presiden. Mereka adalah PDIP, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, PPP, PAN, dan Demokrat.

Gerindra menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang setuju dengan usulan tersebut.

PDIP melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengusulkan Gubernur Jakarta tetap dipilih rakyat. Rakyat tetap harus diberi kewenangan untuk menentukan pemimpinnya, ujar Hasto.

"Itu yang harus ditangkap termasuk oleh PDIP bahwa kepala daerah di DKJ itu ya sebaiknya dipilih oleh rakyat, karena rakyatlah yang berdaulat," kata Hasto di sela-sela rapat TPN Ganjar-Mahfud di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu kemarin (16/12).

Adapun anggota Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, meminta mekanisme pemilihan Gubernur Jakarta dan walikota tak diubah. Yaitu gubernur dipilih lewat pemilu, sementara bupati dan walikota ditunjuk gubernur.

Menurut Firman, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah akan banyak mengubah regulasi. Sebab, proses tersebut butuh waktu panjang, sementara RUU DKJ harus segera disahkan pada 2024.

"Sikap Fraksi Partai Golkar Provinsi Daerah Khusus Jakarta tetap seperti sekarang, gubernur dan wagub dipilih langsung seperti sekarang, dan walikota dan bupati ditetapkan gubernur," ucap Firman saat dihubungi, Kamis (7/12).

Senada, Jurubicara PKS Muhammad Iqbal menyebut pemilihan Gubernur DKJ oleh presiden, meski lewat pertimbangan DPRD provinsi, berpotensi memunculkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Jadi PKS menolak Gubernur 'Giveaway' di Jakarta. Sebuah celah terjadinya KKN yang melawan amanat reformasi," tegas Iqbal.

Penolakan juga disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Sosok yang akrab disapa Cak Imin ini bahkan menolak total usul gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden.

Cak Imin menilai penunjukan Gubernur Jakarta oleh presiden akan membahayakan demokrasi.

"Jadi memang ada draf yang menginginkan Pilkada DKI ditunjuk oleh pemerintah pusat, kami menolak total," tegas Cak Imin saat kampanye di Kabupaten Bireuen, Aceh, Rabu (6/12).

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bahkan memerintahkan langsung seluruh anggota fraksi partainya di DPR untuk menolak jabatan gubernur dan wakil gubernur ditetapkan oleh Presiden RI seperti yang termuat dalam RUU DKJ.

"Memerintahkan Fraksi Partai Nasdem untuk menolak RUU DKJ sepanjang klausul mekanisme pemilihan Gubernur DKJ diserahkan langsung kepada pejabat Presiden," kata Paloh, Rabu (7/12).

Berbeda dengan 8 fraksi lainnya, Fraksi Gerindra di Badan Legislasi DPR justru mendukung usulan gubernur ditunjuk langsung oleh presiden. Dengan catatan, tetap memperhatikan usul atau pendapat DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Seperti disampaikan anggota Baleg dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, mekanisme tersebut adalah upaya mengakomodasi usulan Bamus Betawi beberapa waktu lalu.

"Hal tersebut salah satunya dalam rangka untuk mengakomodasi usulan Badan Musyawarah Suku Betawi 1982 yang beberapa waktu lalu melakukan RDPU di Baleg," kata Heri, Jumat (8/12).

Perubahan sikap ditunjukkan fraksi-fraksi di DPR RI. Awalnya, RUU DKJ telah disetujui mayoritas fraksi menjadi RUU inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (5/12). Saat itu, 8 fraksi di DPR menyatakan setuju, hanya fraksi PKS yang menolak.

Belakangan, pimpinan parpol justru menyatakan penolakan atas aturan Gubernur Jakarta ditunjuk presiden seperti termuat dalam RUU DKJ.

Populer

KPK Tetapkan Novel Tersangka Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp550 Juta

Minggu, 25 Februari 2024 | 16:53

Inilah 12 Caleg Dapil DKI Jakarta 10 Peraih Suara Terbanyak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:05

Mengintip 106 Caleg yang Berpeluang Tembus Kebon Sirih Versi Sirekap

Jumat, 23 Februari 2024 | 18:05

Kasus Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp550 Juta Naik ke Tahap Penyidikan

Sabtu, 24 Februari 2024 | 00:19

9 Caleg DPRD DKI Ini Berpeluang Lolos dari Dapil Jakarta 2

Selasa, 27 Februari 2024 | 14:06

Caleg PKS Dominasi Perolehan Suara Dapil Jakarta 6, PDIP Melempem

Rabu, 21 Februari 2024 | 10:23

Dasco Yakin Parpol Bakal Gabung Bersama Prabowo-Gibran

Rabu, 21 Februari 2024 | 20:05

UPDATE

Ujang Komarudin: Pj Bupati Muara Enim jangan Anti Kritik

Jumat, 01 Maret 2024 | 20:03

Wamendag Jerry Ajak Anak-Anak Muda Promosi Produk Lokal

Jumat, 01 Maret 2024 | 19:53

Survei: 82 Persen Puas dengan Pemilu 2024

Jumat, 01 Maret 2024 | 19:47

Anies Tak Tergoda Kembali jadi Gubernur Jakarta

Jumat, 01 Maret 2024 | 19:27

Surat Suara di Seri Begawan Nyaris Hangus karena Ditinggal Salat

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:55

Cegah Bullying, Zita Anjani Dorong Penerapan Pendidikan Positif Ala Finlandia

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:53

Fraksi PAN Segera Bahas Putusan MK Soal PT 4 Persen

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:39

Pertamina Jamin Stok BBM dan Avtur Aman Jelang Grand Prix F1 Powerboat

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:19

BPOM Temukan 'Obat Kuat' Pria Berbahaya Asal Malaysia

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:41

Demo Hak Angket di DPR Bubar Tanpa Gejolak

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:22

Selengkapnya