Berita

Mayoritas fraksi di DPR RI menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden RI/Net

Politik

Polemik RUU DKJ, Mayoritas Fraksi DPR RI Kini Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

MINGGU, 10 DESEMBER 2023 | 01:56 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Polemik Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang memuat ketentuan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta dipilih dan ditunjuk langsung oleh presiden mulai menemukan arahnya di Parlemen.

Sembilan fraksi di DPR RI telah menyatakan sikapnya masing-masing terkait draf RUU DKJ. Dari 9 fraksi, 8 fraksi menolak usulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk presiden. Mereka adalah PDIP, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, PPP, PAN, dan Demokrat.

Gerindra menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang setuju dengan usulan tersebut.


PDIP melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengusulkan Gubernur Jakarta tetap dipilih rakyat. Rakyat tetap harus diberi kewenangan untuk menentukan pemimpinnya, ujar Hasto.

"Itu yang harus ditangkap termasuk oleh PDIP bahwa kepala daerah di DKJ itu ya sebaiknya dipilih oleh rakyat, karena rakyatlah yang berdaulat," kata Hasto di sela-sela rapat TPN Ganjar-Mahfud di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu kemarin (16/12).

Adapun anggota Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, meminta mekanisme pemilihan Gubernur Jakarta dan walikota tak diubah. Yaitu gubernur dipilih lewat pemilu, sementara bupati dan walikota ditunjuk gubernur.

Menurut Firman, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah akan banyak mengubah regulasi. Sebab, proses tersebut butuh waktu panjang, sementara RUU DKJ harus segera disahkan pada 2024.

"Sikap Fraksi Partai Golkar Provinsi Daerah Khusus Jakarta tetap seperti sekarang, gubernur dan wagub dipilih langsung seperti sekarang, dan walikota dan bupati ditetapkan gubernur," ucap Firman saat dihubungi, Kamis (7/12).

Senada, Jurubicara PKS Muhammad Iqbal menyebut pemilihan Gubernur DKJ oleh presiden, meski lewat pertimbangan DPRD provinsi, berpotensi memunculkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Jadi PKS menolak Gubernur 'Giveaway' di Jakarta. Sebuah celah terjadinya KKN yang melawan amanat reformasi," tegas Iqbal.

Penolakan juga disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Sosok yang akrab disapa Cak Imin ini bahkan menolak total usul gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden.

Cak Imin menilai penunjukan Gubernur Jakarta oleh presiden akan membahayakan demokrasi.

"Jadi memang ada draf yang menginginkan Pilkada DKI ditunjuk oleh pemerintah pusat, kami menolak total," tegas Cak Imin saat kampanye di Kabupaten Bireuen, Aceh, Rabu (6/12).

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bahkan memerintahkan langsung seluruh anggota fraksi partainya di DPR untuk menolak jabatan gubernur dan wakil gubernur ditetapkan oleh Presiden RI seperti yang termuat dalam RUU DKJ.

"Memerintahkan Fraksi Partai Nasdem untuk menolak RUU DKJ sepanjang klausul mekanisme pemilihan Gubernur DKJ diserahkan langsung kepada pejabat Presiden," kata Paloh, Rabu (7/12).

Berbeda dengan 8 fraksi lainnya, Fraksi Gerindra di Badan Legislasi DPR justru mendukung usulan gubernur ditunjuk langsung oleh presiden. Dengan catatan, tetap memperhatikan usul atau pendapat DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Seperti disampaikan anggota Baleg dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, mekanisme tersebut adalah upaya mengakomodasi usulan Bamus Betawi beberapa waktu lalu.

"Hal tersebut salah satunya dalam rangka untuk mengakomodasi usulan Badan Musyawarah Suku Betawi 1982 yang beberapa waktu lalu melakukan RDPU di Baleg," kata Heri, Jumat (8/12).

Perubahan sikap ditunjukkan fraksi-fraksi di DPR RI. Awalnya, RUU DKJ telah disetujui mayoritas fraksi menjadi RUU inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (5/12). Saat itu, 8 fraksi di DPR menyatakan setuju, hanya fraksi PKS yang menolak.

Belakangan, pimpinan parpol justru menyatakan penolakan atas aturan Gubernur Jakarta ditunjuk presiden seperti termuat dalam RUU DKJ.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya