Koordinator Sekber Kuning Ijo Biru, Habil Marati/Ist
Di hadapan mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Koordinator Sekretariat Bersama (Sekber) Kuning Ijo Biru (KIB), Habil Marati, mengkritisi pembangunan Ibukota Negara (IKN).
Kritik itu disampaikan pada acara Millennials Talk bertajuk "Menggagas Peran Pemuda dalam Kontestasi Demokrasi 2024", yang diselenggarakan KIB bersama Unhas, Jumat (8/12).
Di hadapan ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas, awalnya Habil menyorot upaya rezim Joko Widodo yang ingin memperpanjang kekuasaan, mulai dari perpanjangan masa jabatan tiga periode, hingga puncaknya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Mahasiswa harus cermat melihat background Capres, di mana posisi Anies, Prabowo dan Ganjar, saat reformasi," kata Habil.
Setelah itu Habil menyampaikan kritik terhadap pembangunan IKN yang dibangga-banggakan Presiden Jokowi. Menurut dia, Jokowi tidak memahami kaitan pemindahan ibukota dengan pertumbuhan ekonomi dan keadilan.
"Justru semakin banyak dana dari APBN yang dikucurkan untuk IKN. Menurut saya itu bertentangan dengan fungsi APBN, sebagai fungsi stimulus pembangunan berkelanjutan dan pemerataan pembangunan," tegas Habil.
Selain itu, tambah dia, pemikiran Jokowi soal pembangunan IKN di Kalimantan Timur, yang dikatakan sebagai pemerataan pembangunan dan keadilan, justru telah mengabaikan rasa keadilan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebab, daerah lain juga akan berpikir memperjuangkan pembangunan IKN di daerahnya, agar tercipta pemerataan ekonomi dan rasa keadilan itu.
"IKN bisa berpindah setiap tahun, atau setiap 10 tahun, karena ada tuntutan dari daerah atau provinsi lain. Apa benar rakyat Kalimantan membutuhkan pembangunan IKN untuk mendapatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan berkeadilan?" Habil balik bertanya.
Dia meyakini, IKN bukan untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan, tetapi hanya sebagai pusat pemerintahan. Apalagi rakyat Kalimantan diyakini lebih membutuhkan pengelolaan kekayaan alam yang berkeadilan, memenuhi hajat hidup mereka, serta menjamin terlaksananya keadilan sosial.
"Ada kekeliruan fatal Jokowi, bila IKN jadi alasan pertumbuhan ekonomi, nanti daerah lain menuntut hal sama atau minta dibangunkan IKN," pungkasnya.
Turut hadir, pengamat politik Rocky Gerung, Refly Harun, Jurubicara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Amin, Geisz chalifah, mantan Komisioner KPK Saut Situmorang; serta aktivis KIB, seperti Yasin Kara, Sirojuddin Wahab, dan Andrianto Andri.
