Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Ekonomi Indonesia Aman di Tahun Pemilu 2024, Masih akan Tumbuh 5,5 Persen

JUMAT, 08 DESEMBER 2023 | 16:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tumbuh dan berada pada angka 5,5 persen pada tahun Pemilu 2024.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi meyakini mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tumbuh dan berada pada angka 5,5 persen.

"Untuk mendukung target tersebut, Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah akan terus fokus melaksanakan program dan inisiatif prioritas yang sudah berlangsung sepanjang 2023 dan akan diteruskan pada 2024," paparnya dalam keterangan yang dikutip Jumat (8/12).


Wakil Ketua Umum Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin, Shinta Widjaja Kamdani, berharap situasi di tahun Pemilu berjalan stabil dan Pemilu berjalan damai.

Menurutnya, dalam jangka pendek, Pemilu dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi seiring kecenderungan meningkatnya konsumsi masyarakat.

"Dalam jangka panjang, dunia usaha mencermati dan berharap stabilitas politik untuk terlaksananya Pemilu yang damai. Kadin berkomitmen terhadap netralitas dalam Pemilu. Sebagai induk utama organisasi pengusaha di Indonesia, Kadin fokus dalam pertumbuhan ekonomi dan memastikan kondisi perekonomian yang stabil," ujarnya.

Yukki juga mengungkapkan, posisi Kadin netral dan tidak condong atau memihak salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Kadin tidak terbawa arus dalam politik praktis, justru fokus pada kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi nasional, katanya.

"Politik kita adalah politik kesejahteraan, yang kita perjuangkan adalah politik ekonomi, itu yang kita usung. Oleh sebab itu yang kami sampaikan yang berkaitan dengan tema itu. Kita ingin damai, kita ingin ekonomi tumbuh. Karena kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045," ujar Yukki.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya