Berita

Politisi Muda Golkar, Firman Mulyadi/Ist

Politik

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat, Politisi Muda Golkar Buka Ruang Konsultasi

JUMAT, 08 DESEMBER 2023 | 16:36 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kasus kekerasan anak dan perempuan di Cianjur mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir seiring berdirinya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Cianjur.

Berdasarkan data dari UPTD PPA DPPKBP3A, tercatat total ada 151 kasus kekerasan anak dan perempuan periode 2022 hingga 2023 berjalan.

Advokat Publik Firman Mulyadi mengatakan, perlu juga bagi lembaga-lembaga hukum terkait agar bersama-sama mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Cianjur.


"Saya membaca di tahun 2022 total ada 65 kasus yang terakomodir, dengan rincian 36 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan 29 kasus kekerasan terhadap anak (KTA). 2023 ada 86 kasus, 55 kasus kekerasan terhadap anak (KTA) dan 31 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP)," ungkap Firman Mulyadi yang juga politisi muda Golkar dalam keterangannya, Jumat (8/12).

Kemudian, berdasarkan data kasus di tahun 2022 berasal dari 19 Kecamatan yang warganya yang melaporkan. Sedangkan di tahun 2023 ada di 24 Kecamatan.

"Sangat miris tentunya, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang pesat. Adapun jenis-jenis kasusnya beragam, mulai dari kekerasan rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, pencabulan, tindak pidana perdagangan orang, penelantaran, pelecehan seksual, pemerkosaan, persetubuhan dan kasus-kasus lainnya," jelasnya..

Firman pun mengimbau agar masyarakat tidak takut untuk melapor kepada lembaga pemerintah terkait, mengingat hal tersebut merupakan hak dari masyarakat yang mana mendapatkan bantuan konseling dan hukum dari Pemerintah.

Begitu juga masyarakat dapat melapor ke Yayasan Lembaga bantuan Hukum Suryakancana Cianjur, dimana saya sebagai pendiri dari YLBH Suryakancana tersebut

"Selain melapor ke DPPKBP3A, masyarakat pun bisa datang atau menghubungi lembaga bantuan hukum yang saya kelola. Kami menerima layanan hotline (Pelayanan urusan perempuan anak) ke nomor 0895404891020," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya