Pengamat hukum Demas Brian Wicaksono dan Koordinator Forum Alumni Presiden Mahasiswa Indonesia, Sunandiantoro/Ist
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe pada Pilpres 2024 merupakan perbuatan tercela yang dapat berdampak buruk terhadap iklim demokrasi.
Demikian dikatakan pengamat hukum Demas Brian Wicaksono dalam Diskusi Re-Publik dengan tema “Cawe-cawe Presiden Jokowi, Kemunduran atau kemajuan Demokrasi?”.
"Kita ketahui prahara MK (Mahkamah Konstitusi) kemarin yang terbukti salah satu pemohonnya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin Kaesang (anak Bungsu Presiden Jokowi). Dan kemudian adanya Putusan MKMK yang membuktikan adik ipar Jokowi, taitu Anwar Usman dinyatakan bersalah melanggar etik berat dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK," kata Demas dikutip Jumat (8/12).
Demas menegaskan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi merupakan perbuatan yang tidak elok yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.
Bahkan dalam perkembangannya, melalui Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, anak sulung Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2024.
"Seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki kekuasaan yang dapat dengan mudah menggunakan alat negara dalam hal memberikan privilege kepada anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024," kata Demas.
Sementara Koordinator Forum Alumni Presiden Mahasiswa Indonesia, Sunandiantoro menilai cawe-cawe tidak hanya pada urusan hukum semata, namun juga dilakukan oleh Presiden Jokowi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun dalam bentuk sembako di beberapa daerah yang sebelumnya menjadi tempat kampanye dari paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Seperti yang sedang ramai di berbagai media yang mengungkapkan adanya kampanye Ganjar Pranowo yang dibuntuti oleh kunjungan kerja Presiden Jokowi. Jika satu kali mungkin itu kebetulan, tapi jika terjadi beberapa kali tentu bukan hal yang wajar. Sebagaimana kita tahu, politik itu adalah sesuatu yang direncanakan," kata Sunandiantoro.
Seperti saat Ganjar Pranowo melaksanakan kampanye di Papua, beberapa hari setelahnya (22/11) Presiden Jokowi juga datang di Papua dengan dalih meresmikan kampong nelayan serta membagikan bantuan pangan cadangan beras.
Kemudian ketika Ganjar Pranowo datang ke NTT, beberapa hari setelahnya Presiden Jokowi juga hadir di NTT dengan dalih yang sama yaitu memberikan bantuan pangan.
“Presiden Jokowi memang sedang gencar-gencarnya keliling ke daerah-daerah dalam rangka membagikan bantuan Pemerintah kepada masyarakat. Entah dengan dalih apapun tentu kita harus melihatnya sebagai perbuatan politik Jokowi selaku orang tua dari Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden," kata Sunandiantoro.
"Melihat tingkah Presiden Jokowi yang secara terstruktur, sistematis dan massif tersebut tentu patut kita menyatakan demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemunduran,” sambungnya.
