Berita

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah/Net

Politik

Kebudayaan Tak Masuk Materi Debat Capres, Komisi X DPR: Sangat Disayangkan

SELASA, 05 DESEMBER 2023 | 20:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi X DPR RI menyayangkan tidak dimasukkannya secara jelas topik kebudayaan dan kesenian pada materi debat Capres-Cawapres Pilpres 2024.

“Sangat disayangkan jika kita tidak mendengarkan gagasan para kandidat tentang kebudayaan dan pemajuan kebudayaan,” kata anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, kepada wartawan, Selasa (5/12).

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI itu juga mengatakan, seharusnya penyelenggara Pemilu 2024, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, juga memasukkan tema kebudayaan. Terlebih Indonesia memiliki sejarah kebudayaan sangat beragam dan kuat.


“Sesungguhnya kebudayaan kita sangat kuat. Dan seharusnya jadi landasan berpikir dan pembentukan karakter bangsa,” katanya.

Menurut dia, kebudayaan bukan melulu soal sejarah masa lampau, tetapi juga landasan berpikir pengokohan karakter bangsa masa depan.

Meski begitu, legislator Dapil Jawa Barat I itu mengajak masyarakat tidak berspekulasi terkait tidak dimasukkannya tema kebudayaan dan kesenian oleh KPU. Ia tetap mengajak masyarakat untuk menciptakan Pemilu sejuk, rukun dan penuh kekeluargaan.

“Bisa dibayangkan, sulit membagi tema, karena banyak sekali,” akunya.

Berdasar jadwal, debat Capres-Cawapres akan digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Dilanjutkan pada 7 dan 21 Januari 2024. Debat penutup dilangsungkan pada 4 Februari 2024.

Debat pertama membahas persoalan Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat kedua masalah Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional.

Debat ketiga menyoal persoalan Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, dan Infrastruktur. Debat keempat soal Energi, SDA, SMN, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, dan Agraria, dan Masyarakat Adat.

Terakhir, debat kelima, membahas Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-Covid Society), dan Ketenagakerjaan.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya