Berita

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah/Net

Politik

Kebudayaan Tak Masuk Materi Debat Capres, Komisi X DPR: Sangat Disayangkan

SELASA, 05 DESEMBER 2023 | 20:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi X DPR RI menyayangkan tidak dimasukkannya secara jelas topik kebudayaan dan kesenian pada materi debat Capres-Cawapres Pilpres 2024.

“Sangat disayangkan jika kita tidak mendengarkan gagasan para kandidat tentang kebudayaan dan pemajuan kebudayaan,” kata anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, kepada wartawan, Selasa (5/12).

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI itu juga mengatakan, seharusnya penyelenggara Pemilu 2024, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, juga memasukkan tema kebudayaan. Terlebih Indonesia memiliki sejarah kebudayaan sangat beragam dan kuat.


“Sesungguhnya kebudayaan kita sangat kuat. Dan seharusnya jadi landasan berpikir dan pembentukan karakter bangsa,” katanya.

Menurut dia, kebudayaan bukan melulu soal sejarah masa lampau, tetapi juga landasan berpikir pengokohan karakter bangsa masa depan.

Meski begitu, legislator Dapil Jawa Barat I itu mengajak masyarakat tidak berspekulasi terkait tidak dimasukkannya tema kebudayaan dan kesenian oleh KPU. Ia tetap mengajak masyarakat untuk menciptakan Pemilu sejuk, rukun dan penuh kekeluargaan.

“Bisa dibayangkan, sulit membagi tema, karena banyak sekali,” akunya.

Berdasar jadwal, debat Capres-Cawapres akan digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Dilanjutkan pada 7 dan 21 Januari 2024. Debat penutup dilangsungkan pada 4 Februari 2024.

Debat pertama membahas persoalan Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat kedua masalah Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional.

Debat ketiga menyoal persoalan Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, dan Infrastruktur. Debat keempat soal Energi, SDA, SMN, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, dan Agraria, dan Masyarakat Adat.

Terakhir, debat kelima, membahas Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-Covid Society), dan Ketenagakerjaan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya