Berita

Presiden Joko Widodo meninjau lahan Food Estate di Kapuas, Kalimantan Tengah/Net

Politik

Setelah Anies, Kini Anak Buah Surya Paloh Kritik Food Estate

SELASA, 05 DESEMBER 2023 | 15:26 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kebijakan food estate pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menuai kritikan.

Setelah sebelumnya dikritik habis oleh Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, program ketahanan pangan nasional jangka panjang ini kini dikuliti politisi Nasdem.

Ketua DPP Nasdem Bidang Lingkungan Hidup, Lusyani Suwandi berujar, food estate telah mengorbankan lingkungan dengan penebangan hutan. Namun hingga kini, program tersebut belum berjalan maksimal.


"Dari sisi lingkungan hidup dirugikan karena pohon-pohon di hutan sudah ditebang. Lau anggaran yang seharusnya bisa mendukung para petani mendapat subsidi pupuk ternyata tak termanfaatkan sebagaimana mestinya," kritik Lusyani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/12).

Lusyani mengamini, saat ini kondisi masyarakat sedang dihadapkan dengan ancaman krisis pangan. Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya masyarakat belum mendapatkan pekerjaan.

Namun untuk mengatasi masalah tersebut, kebijakan food estate bukan solusi yang tepat.

"Menurut hemat saya, sebaiknya proyek food estate bisa dialihkan langsung ke petani Indonesia. Artinya jadikan proyek seperti itu berbasiskan pada kepentingan petani," pungkas anam buah Surya Paloh ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya