PERDEBATAN mengenai politik dinasti selalu mewarnai di setiap tahapan pemilu. Begitu juga dalam Pilpres 2024, dinasti dijadikan umpan manja ke publik untuk menjatuhkan lawan tanding.
Kehadiran Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi pilpres adalah yang paling disorot. Ini karena pendamping Prabowo Subianto tersebut adalah anak sulung dari Presiden Joko Widodo.
Politik dinasti memang seksi untuk dibicarakan. Seolah, Indonesia akan kembali ke zaman kerajaan yang hanya dikuasai oleh sekelompok keluarga. Sayangnya, isu ini tidak serius diurus. Partai sebagai pemain utama demokrasi di negeri ini juga tidak benar-benar ingin dinasti hilang.
Faktanya, tidak sedikit partai yang turut “mendorong” agar sebuah keluarga menguasai daerah tertentu. Tidak sulit mencari contoh bagaimana seorang bupati menurunkan tampuk pimpinan kepada anak, istri, juga adiknya. Ada juga yang menyebar anggota keluarga ke berbagai partai dan berhasil memegang kuasa sebagai anggota parlemen, pimpinan partai, dan bupati di daerah.
Tidak hanya di daerah. Di dalam partai politik juga tampak ketua umum partai ramai-ramai mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi penerus. Caranya, menaruh anak-anak tersebut ke posisi strategis, sehingga nanti bisa dianggap layak untuk memimpin partai.
Ada juga partai yang secara khusus menjadi kendaraan keluarga untuk bisa tampil sebagai anggota DPR RI. Mulai dari ayah, ibu, hingga anak tampil di nomor satu sebagai caleg dari partai yang didirikan.
Sulit memang menilai mana yang benar-benar anti-dinasti. Yang pasti, di saat isu dinasti menyerang orang yang didukung, maka jawabannya semua sama. Tidak ada dinasti di negeri demokrasi.
Maka dari itu, semua harus fair. Setiap anggota keluarga yang ikut kompetisi demokrasi tidak boleh dianggap sebagai politik dinasti. Sebab, keterpilihan mereka bergantung pada rakyat. Sementara kehadiran mereka sebagai peserta ditentukan oleh partai.
Apakah seorang bupati bisa dengan mudah mengajukan anaknya sebagai penerus? Tentu tidak. Dalam prosesnya, sang anak harus melalui rekomendasi partai. Setelah partai setuju, tentu dengan iming-iming kemenangan karena bisa meraup suara dari orang tua, maka bola panas tersebut akan digelindingkan ke rakyat. Apakah rakyat akan memilih anak tersebut, atau idealis dan memilih calon lain.
Singkatnya, politik dinasti memang seksi untuk menjatuhkan lawan. Tapi semua harus berkaca, apakah partai tempatnya bernaung sekarang benar-benar anti-dinasti? Tanpa konsistensi, isu dinasti sebenarnya hanya komoditi permainan di alam demokrasi.
Kehadiran Gibran pada Pilpres 2024 mungkin juga bagian dari kritik Presiden Joko Widodo kepada partai-partai. Jokowi, yang kini tertuduh melakukan politik dinasti, sebenarnya ingin menampar partai-partai yang tidak bisa melepaskan dari dinasti. Baik di daerah maupun di tubuh partai itu sendiri.
