Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Ramai Isu Neo Orba, Mantan Aktivis 98: Jokowi Petugas Rakyat, Bukan Partai

SABTU, 02 DESEMBER 2023 | 15:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Isu neo orde baru (Orba) yang ramai dibincangkan publik karena diangkat Ketua Umum PDIP Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, direspon oleh pelaku Reformasi 1998.

Mantan aktivis 98, Ridwan menilai, isu yang diangkat Megawati untuk menyerang lawan politik yang mendapat dukungan Presiden Joko Widodo, tidak tepat.

"Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sistem demokrasi memerlukan partai politik, namun setelah menjadi kepala negara maka pengabdian tertinggi adalah rakyat," ujar Ridwan kepada wartawan, Sabtu (2/12).


Dia berpendapat, posisi Jokowi yang telah memimpin negara sekaligus pemerintahan tidak mesti mengikuti permintaan partai politik dalam menjalankan tugas kenegaraan.

"Jokowi memahami bahwa menjadi petugas rakyat adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat itu sendiri," tutur Ridwan.

"Karena menyadari pentingnya kebutuhan rakyat maka menjadi hal utama jika rakyatlah yang menjadi orientasi Jokowi," sambungnya menegaskan.

Maka dari itu, Ridwan menganggap petugas rakyat adalah esensial dari prioritas pengabdian seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Dengan menjadi petugas rakyatlah Jokowi hanya mampu didikte dengan jiwanya rakyat. Itulah sebabnya Jokowi memberikan yang terbaik untuk rakyat," demikian Ridwan menambahkan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya