Badan Pangan Nasional menggandeng Badan Pusat Statistik untuk mulai melakukan survei beras dan jagung 2023/Net
Badan Pangan Nasional menggandeng Badan Pusat Statistik untuk mulai melakukan survei beras dan jagung 2023, yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pangan khususnya beras dan jagung di tahun 2024.
Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi bersama Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti pada Jumat (1/12).
“Survey ini dirancang untuk menghasilkan estimasi stok yang valid dan akurat pada level nasional, yang sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi stok beras dan jagung, baik di rumah tangga maupun luar rumah tangga agar dapat digunakan oleh Pemerintah untuk merumuskan kebijakan strategis yang tepat untuk komoditas beras dan jagung,” ungkap Arief.
Menurutnya, data stok akhir tahun yang valid ini sangat dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan pangan di suatu wilayah sehingga upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional dapat terwujud.
Arief juga menyampaikan apresiasi kepada BPS karena pada Oktober 2023 lalu telah me-rilis data Kerangka Sampling Area (KSA) Jagung.
“Kami apresiasi BPS dengan dikeluarkannya KSA jagung. Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan kondisi real, tidak dikurang-kurangi dan tidak dilebih-lebihkan. Bagi saya kondisi ril di lapangan harus disampaikan secara faktual, sehingga peran BPS di sini sangat penting” ujar Arief.
Seperti diketahui, untuk komoditas beras, Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik juga sudah melakukan kerja sama survei stok beras pada akhir tahun 2022.
“Kami berharap tahun ini juga menghasilkan data yang lebih akurat, presisi. Terima kasih atas komitmen BPS dalam memberikan dukungan terhadap metodologi survei dan penarikan sampel yang lebih baik, dengan pengambilan data pada tingkat rumah tangga, pedagang, penggilingan, horeka dan industri, serta Bulog," ujar Arief.
Kepala Bapanas berharap pendampingan yang intensif dari BPS dapat menghasilkan hasil survey yang berkualitas agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Survei beras dan jagung diharapkan juga dapat menghasilkan kesepakatan satu data sebagai upaya mewujudkan Satu Data Indonesia yang merupakan salah satu agenda nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Amalia menegaskan bahwa BPS ingin berkiprah lebih baik dalam menyediakan data data statistik yang dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih tajam ke depan.
“Kerja sama ini akan menjadi bagian kontribusi kami bersama dengan Badan Pangan Nasional dalam satu bulan ini kita akan mendapatkan gambaran dan fakta persis apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat memberi penajaman program untuk tahun 2024," katanya.
Sebagai lembaga penyedia data yang harus dijamin memberikan data yang valid dan obyektif, menurutnya BPS akan memastikan tidak ada kepentingan serta intervensi pihak manapun.
“Kami siap untuk selalu berkolaborasi, yang penting adalah disini tidak ada kepentingan karena BPS harus obyektif dimanapun berada dan menjamin tanpa intervensi untuk bisa ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat,” ungkapnya.
