Berita

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto Purnomo Putro/RMOL

Nusantara

Jadikan Desa Sentra Ekonomi, Agar Generasi Muda Produktif Tak ke Kota

JUMAT, 01 DESEMBER 2023 | 18:10 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Aparatur diminta serius memajukan desa, agar desa menjadi sentra ekonomi yang menarik dan menjanjikan, sehingga tidak ditinggalkan generasi muda yang produktif.

Penekanan itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto Purnomo Putro, di Bandar Lampung, beberapa waktu lalu.

"Ayo kita buat kemajuan. Tapi selanjutnya terserah bapak dan ibu, bagaimana dan ke arah mana kemajuan akan dibawa," katanya, saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa.


Pelatihan kali ini merupakan bagian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank).

Dijelaskan juga, transfer dana yang besar ke desa, bisa digunakan untuk membuat desa maju. Berbeda dengan dana desa di masa lalu yang minim, saat ini desa mendapat anggaran cukup besar.

Belum lagi teknologi digital yang semakin mempermudah aparatur desa untuk mendapatkan berbagai informasi yang berguna untuk mendorong kemajuan di desa masing-masing.

"Saat ini teknologi sudah sangat memungkinkan. Kalau ada desa yang maju, kunjungi, studi banding, lalu ATM, amati, tiru dan modifikasi. Dulu alasannya tidak ada anggaran, sekarang kurang apa? Jadi tinggal komitmen," paparnya.

Eko juga menekankan pentingnya aparatur desa melakukan evaluasi tentang desa masing-masing. "Evaluasi desa kita, statusnya apa? Swadaya, swakarya, atau swasembada? Pendapatan Asli Desa (PADes)nya berapa? Sebelum saya menjabat berapa, setelah saya menjabat berapa?," katanya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya