Titik Nol Ibu Kota Nusantara/Net
KITA perlu ingatkan kembali alasan utama Presiden Joko Widodo alias Jokowi memindahkah Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Kebetulan dalam akun X-nya, Jokowi mengulangi lagi:
“Mengapa kita membangun Ibu Kota Nusantara (IKN)? Kita ingin menciptakan pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, dan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru".
Sebanyak 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia terdapat di Pulau Jawa. Dengan pembangunan IKN ini diharapkan titik pertumbuhan ekonomi baru tidak hanya ada di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa.
Kita ingin pembangunan yang Indonesiasentris, di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita harapkan dari pembangunan IKN kendati tentu saja ini bukan urusan setahun-dua tahun.”
Selain tentu saja IKN ini juga merupakan mimpi Bung Karno dan berlanjut terus ke Presiden Suharto dan seterusnya. Tapi baru mulai terealisasi sejak Jokowi membangun fundamental perundang-undangan IKN dan memulai pembangunan fisiknya di Penajam, Kalimantan Timur.
Perjalanan masih panjang. Tapi jarak seribu mil mesti ditempuh dengan langkah pertama. Dan langkah pertama sudah dimulai. Ini visi jangka panjang, kalau Indonesia tidak mau terus menerus pembangunannya cuma Java centris.
Bayangkan, 58 persen produktivitas nasional berkutat di Pulau Jawa, dan laksana ada gula ada semut maka berbondong-bondong orang berjubel di Pulau Jawa. Pembangunan fisik pun tersentralisasi di Pulau Jawa. Terus begitu, terjadi semacam
enhancing-loop, gerak semakin memperkuat akumulasi orang dan modal hanya di Pulau Jawa.
Gerak melingkar yang akumulatif ini harus dipotong. Sentra produktivitas nasional baru mesti dirintis, kalau perlu breakthrough, untuk segera dibangun di tempat lain.
Kalimantan dan mengarah ke sebelah timur Indonesia. Kalau tidak Jakarta atau Pulau Jawa itu akan “tenggelam”, tak kuat lagi menahan “beban” yang semakin hari semakin berat.
Titik pembangunan baru terbentuk, pertumbuhan ekonomi tidak lagi tersentralisasi di Jakarta atau Pulau Jawa. Terdistribusi ke pulau besar lainnya di Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Sumatera). Lalu merembet ke pulau lainnya yang lebih kecil.
Mengelola negara kepulauan (archipelago) yang luas dengan ribuan pulau seperti Indonesia memang butuh kepemimpinan visioner yang berpandangan integralistik seperti Jokowi. Bagaimana mempersatukan yang terpisah-pisah ini lewat manajemen yang detail dan kepemimpinan yang integral, mempersatukan.
Ingat, negara archipelago (kepulauan) yang bhinneka suku dan budayanya ini, belum lagi kita bicara soal agama dan keragaman warna afiliasi sosial politiknya, sedang berupaya keras melepaskan diri dari jebakan
middle-income trap.
Mesti diambil langkah taktis dan strategis yang visioner. Tanpa mengabaikan kepentingan jangka pendek dan menengah agar kita tetap
survive, tapi program jangka panjang (seperti IKN) harus dimulai.
Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan oleh kita, siapa lagi?
Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP) Jakarta
