Berita

Jurubicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono (tengah)/RMOL

Hukum

Tak Perlu Ribut, Aiman Bisa Bebas Pidana jika Tuduhannya Terbukti

KAMIS, 30 NOVEMBER 2023 | 21:24 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kasus hukum yang menjerat Jurubicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono sejatinya cukup dilihat secara sederhana.

Jika tudingan adanya oknum tidak netral dalam mengawal Pemilu 2024, maka Polri wajib mengusutnya. Namun sebaliknya, jika tudingan ketidaknetralan oknum tersebut tidak terbukti, maka Polri perlu memproses hukum Aiman hingga tuntas.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menanggapi polemik kasus hukum yang menjerat Aiman. Terbaru, kubu TPN mengaku Aiman didatangi polisi tengah malam untuk memberikan surat pemanggilan.


"Tentu jika Aiman memiliki bukti, maka aparat akan menindak pihak yang dituduhkan. Jika tidak memiliki bukti, maka aparat wajib menindak Aiman sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Teddy dalam keterangannya, Kamis (30/11).

Soal surat pemanggilan terhadap Aiman, Teddy menilai hal itu wajar karena kasus tersebut sudah masuk ke meja kepolisian.

"Sesuai aturan hukum, Aiman dipanggil untuk dimintai keterangannya," jelas Teddy.

Oleh karenanya, ia meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang ditangani Polda Metro Jaya. Aiman sendiri dilaporkan oleh Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 13 November 2023.

"Simpelnya, jika tuduhan Aiman benar, maka ia bebas. Jika tidak benar, maka Aiman harus diproses secara hukum. Tidak perlu banyak alasan," tutup Teddy.  

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya