Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Aksi Boikot Rugikan Dunia Usaha, Kadin Minta Pemerintah RI Turun Tangan

KAMIS, 30 NOVEMBER 2023 | 14:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Aksi boikot terhadap sejumlah produk yang diyakini berafiliasi dengan Israel telah menimbulkan kerugian bagi dunia usaha.

Hal tersebut dikatakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang ikut membuka suara terhadap seruan boikot di dalam negeri.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi, menyebut aksi yang dilakukan masyarakat telah menimbulkan kerugian karena dilakukan pada sektor usaha yang menyerap tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada pekerjaannya.


Untuk itu, dalam pernyataannya, Kadin menyerukan agar pemerintah ikut turun tangan dalam menangani masalah tersebut.

"Aksi boikot yang belakangan marak terjadi, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah berdasarkan latar belakang perlindungan kepentingan nasional dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif dengan mengarusutamakan perlindungan kepentingan nasional," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/11).

Lebih lanjut, Yukki menegaskan bahwa Kadin mengecam segala bentuk penindasan dan kekerasan di Palestina. Meski demikian, ia berharap agar masalah tersebut dapat terselesaikan.

"Kami juga bersikap netral dalam isu geopolitik yang terjadi dan berfokus pada pengembangan dunia usaha serta pertumbuhan perekonomian nasional," katanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) Uswati Leman Sudi sebelumnya juga telah memperkirakan bahwa pendapatan sektor ritel dapat menurun drastis akibat seruan boikot yang masih berlangsung.

Menurut Uswati, aksi itu dikhawatirkan dapat berdampak besar terhadap industri ritel dari hulu ke hilir, yang dapat menyebabkan penurunan ekonomi dalam negeri hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia pun mendesak pemerintah untuk segera menangani masalah itu dengan tegas agar seruan boikot tidak terjadi terlalu lama.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya