Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP, Ono Surono/RMOLJabar

Politik

Bela Ganjar soal Maritim, Ono Surono: Banyak Kebijakan Tidak Jalan

RABU, 29 NOVEMBER 2023 | 17:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kekayaan maritim dalam negeri belum benar-benar dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah.

Pandangan tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono mengamini kritikan Calon Presiden Ganjar Pranowo yang menyebut pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir mandek.

Kondisi tersebut, kata Ono, terjadi karena banyak kebijakan pemerintah terkait maritim tidak berjalan sesuai tujuan.


"Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tidak berjalan, dan justru menimbulkan polemik atau penolakan dari rakyat," kata Ono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/11).

Beberapa contoh kebijakan yang tidak berjalan, antara lain larangan cantrang, penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, hingga masalah perizinan kapal yang sampai saat ini masih bermasalah.

"Maka, Mas Ganjar dan Pak Mahfud akan menawarkan program yang menempatkan rakyat sebagai subjek dan sentral, dari mulai penyusunan atau pembuatan, implementasi, sampai sasaran dan keuntungan berbasis rakyat Indonesia," jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Kritikan tajam sebelumnya disampaikan Ganjar terhadap keseriusan pemerintah dalam mengelola sektor maritim Indonesia. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir mandek.

"Maritim 10 tahun enggak berubah, ya enggak niat. Mau pakai alasan apalagi? Masih land based, continental based," kata Ganjar belum lama ini.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya